Jakarta, sketsindonews – Setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri, kini Buniyani menyusul Ahok dengan ditetapkannya status tersangka penyebar isu SARA yang menyebabkan kegaduhan publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua umum Badan Relawan Nusantara (BRN), Edysa Girsang menyebut bahwa Buniyani hanyalah faktor pembuka diujinya demokrasi dan penegakkan bagi pemerintahan Indonesia.

“Buniyani bukan penyebab kegaduhan publik saat ini, sumber masalahnya adalah pernyataan Ahok itu sendiri. Itulah sebab utamanya, hukum harus melihat permasalahan ini dengan berkeadilan. Masa pengunggah kebenaran atas sebuah kesalahan di sebut sebagai penyebab masalah?.” Ujar Edysa Girsang melalui pesan elektronik, Kamis (24/11).

Eq, sapaan Edysa Girsang juga menambahkan bahwa aparatur hukum tidak boleh menjadikan hukum sebagai alat untuk kepentingan para penguasa.

“Aparatur hukum dalam negara republik yang berkedaulatan rakyat, seharusnya tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan para penguasa, yang menyebabkan penegakkan hukum hanya tajam kebawah dan tumpul ke atas.” Papar Eq yang juga merupakan aktivis 98

Eq menegaskan agar aparatur hukum Indonesia segera tindak siapapun yang mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa sesuai amanah Pancasila dan preambule UUD 1945.

“Tangkap dan penjarakan Ahok demi Indonesia yang harmonis dan bermartabat, agar kelak tidak ada lagi pemimpin yang semena-mena terhadap kehidupan rakyat Indonesia demi kepentingan kekuasaan semata. Diluar penistaan Agama, Ahok sejak menjadi petahana telah dengan nyata menyakiti rakyat dan mengkhianati nilai-nilai Pancasila dan Preambule UUD 1945. Kami siap bersama rakyat yg berjuang bagi keadilan dinegeri ini demi keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersatu berjuang menyelamatkan kedaulatan rakyat Indonesia seutuhnya.”tutup Eq. (Eky)