Home / Berita / Kunjungi Pemilik First Travel, Jamaah Masih Berharap Dapat Berangkat

Kunjungi Pemilik First Travel, Jamaah Masih Berharap Dapat Berangkat

Depok, sketsindonews –  Sekitar 20 Jamaah First Travel, sabtu (14/7) menjenguk Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

Diketahui kunjungan tersebut bertujuan untuk berdiskusi terkait bagaimana kelanjutan kasus first travel, mengingat bahwa asset telah disita oleh Negara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 83/Pid.b/2018/PN.DPK, yang diketuai oleh Hakim Sobandi,SH,MH.

Dimana dalam amar putusannya menyatakan para terdakwa masing-masing, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan di vonis masing 20 Tahun, 18 Tahun dan 15 Tahun.

Menurut jamaah pasca Perjanjian damai dalam Putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.JKT.PST, sehingga First Travel hingga saat ini belum diputus Pailit, tetapi yang membuat jamaah jadi bingung adalah ketka Putusan Hakim menyatakan asset disita oleh Negara.

Menurut Perwakilan Jamaah Ario, “Kami kesini untuk menanyakan apakah semua asset Andika sudah sita semua dan bersediakah asset untuk digunakan keseluruhannya untuk memberangkatkan jamaah?,” ungkap Ario salah satu Jamaah. “Dan kami tadi mendengar bahwa Andika bersedia,” tambahnya.

Sementara Kuasa Hukum Andika dan First Travel, Muhamad Akbar mengatakan bahwa dalam tingkat Banding dan proses PKPU hal tersebut telah disampaikan.

“Kami sudah menyatakan hal tersebut jauh-jauh hari, tetapi kami terkendala oleh belum diterima salinan penyitaan dari penyidik kepada klien kami, sedangkan kami harus merinci asset-aset yang disita dan menjadi hal tersebut dalam proses banding nantinya,” paparnya.

Setelah diperinci bahwa asset yang dilampirkan dalam salinan putusan, dikatakan bahwa memang belum ada bukti penyitaannya, bahkan Andika pun belum pernah mendapatkan apa-apa saja asset yang disita.

Untuk itu dia menyampaikan bahwa perjuangan sekarang adalah bagaimana asset harus kembali ke tangan jamaah, dan berharap Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan agar asset diserahkan ke Negara untuk keberangkatan jamaah.

“Jadi tidak gantung bunyinya, seperti ini kan kita ga tau, dikembalikan ke Negara sebagai barang rampasan Negara, atau Negara mengunakan untuk mengatasi gagal berangkatnya jamaah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum Jamaah, Riesqi Rahmadiansyah, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kembali upaya di DPR terkait nasib jamaah.

“Saatnya kembali meminta komitmen lembaga pengawas pemerintah (DPR-RI), karena sepanjang satu tahun ini banyak hal-hal yang kami temukan termasuk kami melihat proses pencabutan lisensi FT ini tidak memiliki perhitungan mengenai Dampaknya,” katanya.

Dia menambahkan bahwa saat ini para kuasa hukum baik dari First Travel dan Korban sudah mencoba meminta penyelidikan didalam Inspektorat Kementerian Agama.

Lebih jauh, Riesqi menyatakan meminta DPR–RI untuk melakukan pemanggilan para pihak, karena menurutnya Keputusan Menteri Agama No 589 Tahun 2017, bertentangan dengan perjanjian antara 3 Pihak yaitu OJK, Kementerian Agama dan First Travel.

“Ini yang kami minta kepada DPR-RI terkhusus komisi 8 untuk aktif dan membuat tim untuk membedah kasus ini,” ujarnya.

Terkait hal tersebut menurutnya Advokat Pro Rakyat sudah menyurati Komisi 8, Komisi 3 dan Beberapa Fraksi di DPR untuk melakukan Hearing, atau Rapat Dengar Pendapat Umum, terkait Kasus First Travel.

(Eky)

Check Also

Buntut Pembobolan Bank 50 Miliar, Bank Mandiri Kemungkinan Akan Digugat

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) kembali mengggelar sidang Praperadilan yang diajukan …

Watch Dragon ball super