Home / Berita / Andar GACD Dukung Polri Bentuk Badan Khusus Basmi Korupsi dan Dukung KPK Adhoc Berakhir 2019

Andar GACD Dukung Polri Bentuk Badan Khusus Basmi Korupsi dan Dukung KPK Adhoc Berakhir 2019

Jakarta, sketsindonews – Direktur Goverment Againts Corruption & Discrimination (GACD), Andar M Situmorang menyayangkan cara penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegakkan hukum dangan cara melawan hukum. Hal tersebut diutarakan menanggapi kasus e-KTP yang masih belum selesai.

Menurut Andar, seharusnya ketua KPK Agus Rahardjo sudah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat pada tahun 2008, Agus menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dibawah kepemimpinan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

“Menteri Bapenas Paskah Suzetta dan Agus Raharjo, turut membidani proyek ambisius e-KTP,” ungkap Andar, di Jakarta, Selasa (18/7).

Bukan tanpa alasan, Andar mengungkapkan hal tersebut mengacu surat yang dibuat Paulus Tannos pemenang tender e-KTP, dimana dalam surat tersebut, disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi berjamaah e-KTP, yakni:

  1. MENDAGRI dan SEKJEN atau Dirjen KEBANGPOL KEMENDAGRI.
  2. Direktur Otonomi Daerah, Bappenas dan staf.
  3. KAPUS data dan informasi perencanaan dan pembangunan.
  4. Direktur Penataan Penduduk, Depdagri.
  5. Direktur informasi kependudukan, Depdagri.
  6. KAPUS Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Depdagri.
  7. Kepala Bapenas Paskah Suzetta
  8. Staf Direktur Pendanaan Kerjasama Luar Negeri, Bappenas.
  9. Staf Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas.
  10. Staf Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas.
  11. Staf Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas.
  12. Staf Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bappenas.
  13. Staf Direktur Politik dan Komunikasi.
  14. Staf Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas.
  15. Staf Direktorat E-government, Depkominfo.
  16. Staf Pusat Teknologi Informatika dan Komunikasi, BPPT.
  17. Sdr. ANDI AGUSTINUS NARONGGONG Pengatur Proyek di DEPDAGRI.
  18. Sdr. PAULUS TANNOS Presdir. PT. SANDIPALA ARTHA.
  19. Para Ketua Fraksi dan anggota DPR – RI

 

“Namanya terungkap dalam surat dakwaan Jaksa di Sidang TIPIKOR,” kata Andar.

Dipaparkan, bahwa dalam surat keterangan pernyataan Paulus Tanos pada 4 Juni 2009 lalu, Paulus menang tender E-KTP sebesar Rp.2,8 Triliun.

“Sebelumnya nilainya 2,8 Triliun, tapi menterinya Mardianto meninggal tahun 2008, sesudah SBY masuk putaran kedua 20 Oktober 2009, diangkat Gamawan Fauzi ex gubernur Sumbar jadi mendagri, lalu dilanjutkan proyek Ambisius e-KTP dari 2,8 Triliun pada 2010 menjadi 5,9 Triliun,” terangnya.

Seharusnya bila KPK profesional, menurut Andar yang pertama dijadikan tersangka adalah Paskah Suzetta dan Gamawan, lalu Diah Anggraini Sekjen Mendagri dengan saksi Agus Raharjo yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPK.

“Agus Ketua KPK sekarang (Agus Raharjo-red), tau itu, kasihan 2 terdakwa PNS Depdagri dan Ibu Meriam anggota DPR, dan seterusnya,” ungkap Andar.

Untuk itu Andar mengatakan, bahwa kerugian negara dalam kasus mega korupsi e-KTP, dalam pengaduannya sebesar Rp. 3.1 Triliun. “Anehnya oleh KPK disulap menjadi Rp.2.3 Triliun,” ujarnya.

Lebih jauh, menurutnya dalam pengakuan M. Nazarudin diungkapkan bahwa pengadaan E-KTP adalah dirancang menjadi proyek korupsi dan juga di akui Nazarudin bertemu di rumah pejaten dengan Otak korupsi Proyek E.KTP dan korupsi pengadaan baju hansip pemillu 2009, Kerugian negara 400 M yang dilakukan tersangka Andi Agustinus Norogong dengan menyuap Rp.40 Miliyar diterima Chandra Hamzah Ketua KPK era Antasari Azhar.

“Disusul Paulus Tannos diperkenankan kabur ke Singapura oleh KPK. Tapi Anehnya bisa menjadi saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Teleconpres dengan Paulus dI Singapura,” ungkap Andar.

Ironisnya, lanjut Andar, di era kepemimpinan Abraham Samad, kasus e-KTP 4 tahun lolos. “Bisa belagak ngak tahu ada korupsi e-KTP 3.1 Triliun, nota bene GACD sudah laporkan sejak awal 2010,” ujarnya.

Belakangan, diungkapkan Andar bahwa GACD gacd kembali laporkan dan mengancam akan pidanakan ke 5 komisioner KPK, pidana kejahatan jabatan pasal 421 KUHP.

“Baru KPK nya belagak sibuk jadikan 2 orang jadi tersangka kemudian korbankan bu Meriam demi menutupi kejahatan jabatan komksioner KPK,” katanya.

Dengan semua data yang terungkap, Andar & GACD juga memohon perlindungan hukum, dan kepada presiden RI Joko Widodo agar perintahkan percepatan penyidikan dan disidangkan semua pelaku perkara korupsinya tanpa tebang pilih, karena korupsi e-KTP ini 7 tahun di manipulasi, penyidik KPK melakukan kolusi dengan otak pelaku manipulasi proyek korupsi e-KTP tersebut.

“GACD sebagai pelapor korupsi e-KTP akan mengawal serta meminta diperiksa semua pihak yang terlibat ciptakan proyek dan turut menikmati uang mega korupsi nasional e-KTP dengan menelan uang rakyat hingga 3,1 Triliun, namun 7 tahun kemudian maret 2017 kerugian negara disusutkan menjadi 2,3 triliun,” himbaunya.

Serta, GACD juga memohon kepada Presiden RI dan juga Komisi Hukum DPR agar turut mendukung Kapolri resmikan Badan Khusus Basmi Korupsi, pada 17 Agustus 2017 ini.

“Dan KPK sebagai lembaga Ad Hoc (sementara) segera berakhir pada 15 Desember 2019, karena sudah berdiri sejak 2003, cukuplah 15 tahun, itupun sudah kelamaan,” tegasnya.

Terakhir, Andar menyampaikan bahwa Rakyat tidak menginginkan Kapolri memilih penyidik pilihan dalam menjalankan Badan Khusus Basmi Korupsi, serta rakyat juga meminta agar Kapolri jangan segera mengakhiri masa jabatannya. “Rakyat melarang Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk pensiun dini,” tutupnya.

(Eky)

Check Also

Sistem Peradilan Berbasis Teknologi, Bantu Masyatakat Pantau Proses Hukum

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menisiasi Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) sistem …

Watch Dragon ball super