Back

Media Terpercaya

Gratifikasi Bank Bukopin, Majelis Hakim Pertanyakan Status Dirut PT PMP

Jakarta, sketsindonews– Majelis hakim pimpinan Rosmina SH MH mempertanyakan status hukum Dirut PT Pilar Mars Pratama atau PT PMP, Hilarius Ferry Anorta dalam persidangan dugaan kasus gratifikasi berupa fasilitas kredit dari Kantor cabang PT. Bank Bukopin Jalan Saharjo Jakarta Selatan, kepada terdakwa Dadang Ibu Windartoko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/1/21).

“Bagaimana tanggungjawab saksi dalam kasus ini?” tanya Ketua Majelia Haki Rosina SH MH. “Saya yang tanggungjawab pembayaran hutang Bu,” ucap Ferry.

Kemudian Hakim Rosmina kembali bertanya “Bagaimana bentuk tanggungjawab saudara dalam perkara ini,” tanya Rosmina. Atas pertanyaan hakim tersebut saksi Ferry hanya diam saja. Tiba-tiba JPU Herlan dari Kejati DKI menjawab pertanyaan majelis hakim, dengan mengatakan. “Masih saksi bu,” tutur dia.

Perlu diketahui saksi Hilarius Ferry Anorta menyebut dirinya sebagai penanggungjawab pembayaran hutang Bank Bukopin sebesar Rp6,9 miliar dalam perkara dugaan pemberian gratifikasi.

Sebab menurut Ferry, dihadapan majelis hakim, dirinya yang mempunyai ide serta memberikan dokumen perusahaan PT PMP untuk diajukan proposal pinjaman kepada Bank Bukopin cabang Jalan Sahardjo Jaksel. Meskipun perusahaan tersebut sudah bubar alias tidak aktif lagi di bidang adversiting. “Saya yang punya ide dan menyerahkan dokumen perusahaan Bu hakim,” aku Ferry.

Hal tersebut diakui tim analis Bank Bukopin salah satuya Dedi Priyanto, bahwa data perusahaan PT PMP tidak mumpuni secara legal untuk diberikan pinjaman.

“Kami hanya memberikan catatan sebagai analis. Namun keputusan pemberian kredit ada pada tim komite,” kata Dedi Priyanto dalam persidangan Senin (4/1/21).

Bahkan Hakim Rosmina SH MH mencecar keterangan Dedi Priyanto selaku Analis Bank Bukopin Cabang Saharjo Jalan Dr. Saharjo, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Hakim Rosmina mencecar sejumlah pertanyaan mengenai prosedur analisa Bank Bukopin terkait fasilitas kredit Bank Bukopin sebesar Rp7,45 miliar kepada PT. Pilar Mars Pratama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/1/21).

“Apakah letak wilayah kantor nasabah dijadikan bagian dari analisa saudara?,” tanya Rosmina kepada saksi Dedi Priyanto. “Misalnya kantor saya ada di Kota Jogja tapi menfaatkan kredit di Jakarta. Apakah diperbolehkan,” ucap Rosmina. “Bisa bu (perbolehkan), dengan syarat salah satunya nominal dan tidak ada cabang,” ujar Dedi menjelaskan.

Selain itu tutur pria yang.menjabat sebagai analisa perbankan sejak tahun 2018, kantor cabang Bank Bukopin di Jalan Sahardjo Jaksel, setara dengan cabang Bank Bukopin di Surabaya. “Permohonan kredit bisa diajukan melalui cabang terdekat dari kantor pemohon. Dan Bank Bukopin cabang Sahardjo Jakarta Selatan setara dengan cabang Bukopin Surabaya,” imbuh dia.

Dedi pun mengakui di hadapan majelis hakim, bahwa dirinya pernah mengalami peristiwa tersebut. Meskipun ia tetap memberikan hasil analisa tersebut kepada tim komite. “Apabila data yang telah dialanisa sudah cukup, maka dilanjutkan dengan menyerahkan rekomendasi kepada komite,” kata Dedi.

Menurut Dedi, tim komite beranggotakan
Agnyi sebagai branch manajer alias pimpinan cabang, Iwan dan Heri sebagai manajer 1 dan 2 Bank Bukopin. “Kami tidak bisa memutuskan. Tetapi tetap kami sampaikan kepada komite. Mekanisme tetap ada pd komite,”

Namun ketua majelis hakim menyayangkan sikap Bank Bukopin yang tidak menerapkan standar kehati-hatian. “Ini uang kami pak. Kami mewakiki rakyat banyak. Kalau kalian berbuat seperti itu kacau kita” tutup Rosmina.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.