Home / Hukum dan Kriminal / Grebek Hiburan Malam ‘Saat PPKM’, 38 Orang Dipulangkan Polsek Kalideres

Grebek Hiburan Malam ‘Saat PPKM’, 38 Orang Dipulangkan Polsek Kalideres

Jakarta, sketsindonews – Kepolisian Sektor (Polsek) Kalideres menggerebek cafe hiburan malam yang masih beroperasi saat dilaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Kanit reskrim Polsek Kalideres AKP Achmad Haris Sanjaya mengatakan ke 38 orang yang diamankan sudah dipulangkan.

“Bukan dilepas, mereka saksi statusnya jadi dipulangkan (termasuk pemilik cafe), masih dalam penyelidikan” kata Haris kepada Sketsindonews saat dihubungi, pada Senin (12/7/21).

Kendati demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Pol. Yusri Yunus menegaskan, bagi pelanggar PPKM darurat mesti diproses.

“Iya dong, Pimpinannya (pemilik cafe) harus di proses, kan dia yang bertanggung jawab” ucap Yusri kepada sketsindonews.com saat dikonfirmasi pada Senin (12/7/21).

Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Tubagus Ade Hidayat mengatakan, tempat spa dan karaoke tidak termasuk tempat yang izinkan dalam PPKM Darurat, apalagi tempat tersebut tak mungkin bisa diterapkan protokol kesehatan. Maka itu, polisi bakal menindak tempat-tempat tersebut yang masih bandel beroperasi.

“Spa kritikal dari mana? Karaoke tak boleh, apalagi pijat, mana ada pijat jaga jarak, pasti menyalahi ketentuan itu,” tegasnya pada Selasa (6/7/21).

Bukan hanya spa dan karaoke, lanjutnya, polisi bakal melakukan upaya penegakan hukum pada perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan dari dua sektor itu tapi tetap beroperasi. Semua itu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan PPKM Darurat dipatuhi sehingga penanggulangan Covid-19 pun bisa dilakukan dengan baik.

Dia menambahkan, dasar penegakan hukum bagi pelanggar PPKM Darurat itu ada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan atau denda Rp100 juta. Para pelanggar PPKM Darurat dianggap telah menghalangi penanggulangan wabah penyakit.

“Sekali kagi, kepada pelaku usaha yang di luar sektor esensial dan kritikal untuk mematuhi aturan PPKM Darurat atau ditutup selama kebijakan itu berlangsung,” ucapnya. (Fanal Sagala)

Check Also

Barisan Merah Putih RI Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Koruptor di Papua

Jakarta, sketsindonews – Aktivis 98, Arlon H P Sinambela menyebut bahwa penegakan hukum tehadap Gubernur …

Watch Dragon ball super