Gubernur Anies Pecat Kadis Perumahan, Lahan Hunian DP 0 % Menuai Masalah Hukum

Jakarta, sketsindonews – Pemecatan Kadis Perumahan DKI Jakarta Kelik Indriyanto oleh Gubernur Anies Baswedan masih menjadi teka teki apa yang salah terkait hunian DP 0 % yang menjadi program unggulan Gubernur Anies.

Belakangan sumber diketahui alasan Anies melengserkan Kelik, karena berhubungan dengan program unggulannya saat kampanye, yakni hunian DP 0 % yang tidak laku.

Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir. Menurutnya pencopotan Kelik berdasarkan hasil kinerja tahunannya.

Dalam penilaiannya, program hunian DP Rp 0 menjadi salah satu indikator. Kebijakan ini memang menjadi salah satu kontrak kerja yang harus dimaksimalkan saat Kelik awalnya diberi jabatan.

“Ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal. (Rumah DP Rp 0) bagian dari mekanisme itu. Itu kan bagian dari kontrak kinerja,” jata Chaidir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (27/02/20).

Untuk diketahui, 780 unit rumah Dp 0 rupiahdi Klapa Village, Jakarta Timur saat ini baru laku 225. Sementara 555 unit sisanya belum juga terjual.

Dari penilaian BKD, kinerja Kelik disebut tak mencapai target. Kelik disimpulkan tidak berhasil menuntaskan seluruh program unggulan Anies Baswedan.

“Yang paling sangat signifikan ya baru Pak Kelik yang dievaluasi kinerjanya. Yang lain masih di atas angka rata-rata lah. Masih bisa ditoleransi, artinya masih bisa berlanjut.”

Chaidir mengatakan, Kelik telah mundur sejak hari Senin (24/2/2020). Ia kini telah bergabung dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kelik disebutnya juga bergabung ke TGUPP atas permintaan yang bersangkutan sendiri. Meski bergabung ke tim Anies, ini berarti Kelik turun jabatan.

Sementara sisi lain Direktur Eksekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) dan selaku Dirut PT. Golden Twins Bridge, Andar Situmorang berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Andar mengklaim bahwa lahan tempat berdirinya hunian DP 0 % tersebut merupakan miliknya.

“Ya saya mau gugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” ujar Andar melalui pesan singkat Whats App, Jumat (28/02/20).

Andar menekankan bahwa proyek hunian DP 0 % tersebut harus dihentikan, karena saat ini lahan tersebut sedang berperkara hukum.

“Proyek itu harus dibatalkan,” tegas Andar.

Dijelaskan bahwa proses kepemilikan lahan tersebut berasal dari Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Tanah dan Kuasa tanggal 23 Maret 2008 dari H Abdul Hamid Bin Djaiman kepada saya Andar M Situmorang selaku Dirut PT. Golden Twins Sotarduga.

Dengan keterkaitan ini apakah kesalahan Kadis Perumahan Kelik juga keterkaitan lahan rumah DP 0 yang awalnya sudah bermasalah.

(Nanorame)