Home / Berita / Metropolitan / Gubernur Anies Untuk Tak Ragu Kembangkan FPK Sebagai Istitusi Menjawab Kebenekaan Bangsa

Gubernur Anies Untuk Tak Ragu Kembangkan FPK Sebagai Istitusi Menjawab Kebenekaan Bangsa

Jakarta, sketsindonews – Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada tahun 2016 oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai Permendagri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Forum Pembauran Kebangsaan yang anggotanya terpilih melalui perwakilan etnis, suku, ras di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan peraturan Gubernur DKI No ; 5 Tahun 2013 Tentang  Pedoman Pembentukan, Tata Kerja FPK DKI Jakarta dalam pelaksanaan kerja organisasi terdiri dari Anggota masyarakat dalam menjaga melestarikan nilai kultur budaya, sosial, ekonomi dan Kesatuan Bangsa dalam menciptakan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Kiprah FPK khusus di Jakarta Pusat telah banyak lakukan kepedulian dalam kondisi sosial terlebih dampak pandemi telah menjadi prioritas program sosial dengan menggaet kolaborasi BUMN dalam membagikan paket sembako dan bantuan pada lembaga Keagamaan, Musholah, Masjid serta masyarakat langsung terdampak.

Menurut Ketua FPK Jakarta Pusat Agus Rahman mengatakan, sejak Pemprov DKI melalui Kesbangpol DKI  kepengurusan ini merupakan priode pertama selama masa waktu 5 tahun. Tanpa melalui seleksi Anggota oleh Kesbangpol DKI Jakarta.

Dari 34 Anggota yang ada mewakili etnis, suku di Jakarta Pusat yang merupakan Pusat Ibukota Negara lebih memiliki kerentanan tinggi, baik dinamika suhu politik, budaya, sosial serta pengaruh global termasuk saat ini mirisnya terpecahnya NKRI, tuturnya.

Jadi kata Agus, wajar saja jika Anggota FPK itu setiap etnis dinamika kekinian bisa diwakili oleh representasi dampak langsung (memiliki potensi konflik Antar Etnis). Oleh karena itu calon FPK harus memiliki wawasan kebangsaan yang mutlak dari representasi suku – suku di Indonesia termasuk calon peserta memiliki wawasan kebangsaan menjadi mutlak absulut test untuk lolos selain memiliki bidang keahlian lain.

Kesbang DKI saat ini sifatnya hanya pembinaan terstruktur tidak ada eksplorasi bagaimana konsep FPK ini diperluas sebagai alat masyarakat untuk bisa dijadikan pengembangan organisasi dibina secara strategis berkelanjutan untuk membangun nilai kultur, budaya, ras menjadi alat pemersatu perekat keretakan disintegrasi bangsa, paparnya.

Sebaliknya FPK dalam kegiatan justru mewakili semua kultur etnis disertai  tidak mengenal kelompok mayoritas dan minoritas karena lebih pada keseteraan saling menghargai, harmonisasi kekuatan etnis justru menjadi alat pemersatu Nasional.

Tambah Agus sebentar lagi kami akan melaksanakan Rakerwil FPK Jakarta Pusat di Hotel Ayodha puncak Bogor pada tanggal 10 – 11 Juli 2021 dalam rangka mengevaluasi keggiatan FPK dan memberikan rekomendasi kepada Kesbangpol DKI  untuk nantinya menjadi masukan Pemprov DKI. Mau dibawa kemana FPK !

Evaluasi nantinya menjadi rekomendasi masukan pemda DKI dalam rakerwil sehingga PFK memiliki formati Tata Kelola Organisasi dan kiprah program lebih memiliki inovasi, kreatif serta dapat menyelesaikan sukses pembangunan Ibukota Negara Jakarta, tandasnya.

Lanjut Agus setidaknya orang yang terpilih untuk bisa menjadi Anggota FPK ini harus memiliki visi dan misi sebagai  “Agent Pembauran” dan orang tersebut harus mengakar di etnis yang diwakili secara sosio kultural.

Bukan sebaliknya mereka masuk di FPK  hanya dapat rekomendasi dan semata mengharapkan honor dari pemda DKI, jelasnya.

FPK Konsep Cerdas Sosio Kultural

Dilain pihak Ketum Bamus 1982 H Zaenudin biasa di sapa Bang Oding ketika diminta pendapatnya mengatakan, FPK merupakan kosep cerdas dari Mendagri dari semua element etnis, suku, ras, bisa menyatu dalam satu wadah kehnekaan yang merupakan akar sebuah bangsa.

Untuk saat ini yang bisa menjawab tantangan dan keretakan bangsa ada di FPK sebagai satu wadah organisasi terwakili elemen suku.

Lanjut Oding untuk kedepannya Pemprov DKI atau Gubernur DKI Anies harus jeli dan berani mengambil keputusan kedepan FPK di DKI dalam memperkuat budaya, pengembangan UMKM, Keragaman etnis sebagai sumber kebangsaan untuk tidak rapuh kedepannya.

Organisasi etnik ini dalam kiprah selanjutnya dalam operasional harus segera dianggarkan APBD DKI dengan dana seimbang dalam menjalankan kiprahnya.

Bila perlu Anies harus putuskan organisasi ini mendapat dana hibah untuk membuat program kemasyarakatan yang menyentuh nilai budaya dan kepedulian (sience of crisis) sesuai dengan konsep strategis dan fundamental pembentukan Kader Wasbang.

Saat ini Gubernur Anies untuk tidak perlu ragu – ragu mengoptimalkan FPK selain mengembangkan lembaga lebih maju secara institusi bagian dari pemerintah bersama peran swasta Nasional untuk digerakan karena konteks FPK merupakan wadah terasa betul untuk manfaat dalam persfektif  kebangsaan pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, tutup Oding.

(Nanorame)

Check Also

Dirgakkum Korlantas : Kendaraan ODOL Langgar Lalin, Picu Kecelakaan

Jakarta, sketsindonews – Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan berbicara ihwal dimensi pengangkut kendaraan tidak …

Watch Dragon ball super