Home / Artikel / Gubernur DKI Anies Diminta Copot UPT Parkir, Kasus Remunerisasi Pegawai Parkir

Gubernur DKI Anies Diminta Copot UPT Parkir, Kasus Remunerisasi Pegawai Parkir

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyoroti kimerja Kepala UPT Parkir DKI Ibu Tiodor Sianturi dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengevaluasi kinerja Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran selain kinerjanya semena – mena.

Pasalnya, pejabat ini diduga telah menyalahgunakan wewenang, sehingga bukan hanya berpotensi merugikan keuangan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang dipimpinnya, namun juga merugikan pegawai tetap di  UKPD tersebut.

“Sebenarnya pola kepemimpinan Tiodor itu telah dilaporkan ke KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) DKI Jakarta pada Maret 2018, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” jelas dia kepada awak media di Jakarta, beberapa waktubyabg lalu (29/7).

Kami punya data itu, kata Amir.Pihaknya bisa paparkan kalau pada 2018 ini dari pengelolaan parkir on street, UP Perparkiran menargetkan pemasukan sebesar Rp.111 Miliar. Naik lebih dari 100% dari realisasi penerimaan pada 2017 yang mencapai Rp 52 Miliar.

Pada Mei 2018, penerimaan dari parkir on street telah mencapai Rp.115 miliar.

Sayangnya, meski pendapatan per tahun begitu besar, pegawai justru tidak sejahtera karena Kepala UP gemar memotong remunerasi pegawai tetapnya dengan tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain pula banyak hal lain pembentukan parkir on the street tanpa karcis dengan alasan dibuat P biru yang kini marak di beberapa titik crowded justru di legalkan UPT Parkir.

“Pemotongan terjadi dengan alasan karena ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena pengelolaan 35 titik parkir milik PD Pasar Jaya merugi dan karena penerapan TPE (Terminal Parkir Elektronik) di sejumlah ruas jalan di Jakarta, antara lain di Jalan Pinangsia Raya, Pecenongan dan Sabang, mengalami defisit,” jelas Amir.

Ia memastikan bahwa pemotongan total kompensasi yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya itu tidak berdasar hukum karena tidak diatur dalam SK Gubernur Nomor 916 Tahun 2013 yang menetapkan UP Perparkiran sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan juga tidak diatur dalam SK Gubernur Nomor 531 Tahun 1979 tentang Pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah yang menjadi acuan sistem kerja UP.

“Justru SK Gubernur Nomor 916 mengatur bahwa pegawai UP yang terdiri dari PNS dan non PNS itu setiap bulan tidak hanya menerima gaji, tapi juga remunerasi,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, pada Agustus 2016 UP parparkiran menerima pelimpahan 35 dari 155 titik parkir PD Pasar Jaya, di antaranya yang berlokasi di Pasar Santa, Pasar Jembatan Lima, Pasar Pramuka dan Pasar Klender.

Akibat tidak dikaji lebih dulu, pengelolaan ini merugi, sehingga total remunerasi 278 pegawai tetap UP yang dipotong karena masalah ini dan karena temuan BPK serta kerugian pada pelaksanaan sistem TPE, untuk staf dan kordinator lapangan mencapai Rp2 juta/orang, sementara untuk asisten manajer dan manajer operasional antara Rp 2 juta hingga Rp 6 juta/orang.

Amir menilai, pemotongan ini merupakan bentuk ketidakbertanggung jawaban kepala UP Perparkiran.

“Kalau ada temuan dari BPK maupun jika sebuah sistem gagal, maka itu tanggung jawab pimpinan. Bukan anak buah yang dikorbankan seolah dia sama sekali tidak melakukan kesalahan,” tegasnya.

Data yang diperoleh ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini juga menyebut kalau diduga ada korupsi di UP Perparkiran, karena saat membeli 201 unit TPE untuk parkir on street di jalan-jalan tertentu di Jakarta, BLUD ini menghabiskan dana hingga Rp25 miliar karena setiap unit TPE dibeli dengan harga Rp143 juta.

Dugaan ini muncul karena untuk pembelian sebanyak itu biasanya ada diskon dari pabrikan minimal 10%, dan juga biasanya ada fee sekitar 2,5%. Namun untuk pembelian produk Malaysia tersebut keduanya tak ada.

“Bahkan ada kabar kalau pembelian ini dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang, dan 70% dari produk yang dibeli itu tidak dapat digunakan secara efektif,” imbuh Amir.

Yang membuat aktivisi senior ini lebih prihatin adalah, dari data yang diterimanya, kepala UP juga ternyata pernah tak mau memasukkan komponen remunerasi untuk pesangon pegawai yang meninggal maupun yang memasuki masa pensiun, sehingga pegawai pernah mengadu ke Biro Hukum, Inspektorat, Biro Perekomonian dan Disnaker. Ini terjadi pada 2017 lalu.

Amir menilai, dengan perilaku yang demikian, kepala UP Perparkiran memang selayaknya diganti.

“Kalau saya bandingkan dengan ketika UP dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya, yaitu Sunardi Sinaga, kinerja kepala UP yang sekarang ini buruk sekali, karena di era Sunardi apa yang dipersoalkan pegawai saat ini tidak ada. Bahkan saya juga mendapat informasi kalau sejak kepala UP ini diangkat pada Desember 2014, dalam tiga tahun dia tidak mengucurkan anggaran pembelian seragam untuk 2.600 juru parkir, sehingga para juru parkir itu membeli sendiri dengan cara mengkredit kepada kordinator lapangannya masing-masing,” jelas dia.

Amir berharap KPK DKI yang telah mendapatkan laporan ini, jangan mempetieskannya kasusnya sebaiknya terus di lakukan pada tingkat penyidikan.

“Segera pelajari dan selesaikan masalah ini. Kalau perlu rekomendasi kepada Gubernur Anies agar melakukan audit khusus atas kinerja kepala UP Parkir itu,” tegasnya.

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super