Home / Artikel / Gubernus Anies Harus Desak KPK Tetkait Kasus Korupsi di DKI Jakarta

Gubernus Anies Harus Desak KPK Tetkait Kasus Korupsi di DKI Jakarta

Jakarta, sketsindonews – Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Komisioner KPK Laode M Syarif usai Apel Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame, Anies diminta untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI, yang telah dilaporkan ke komisi antirasuah tersebut.

KPK kini begitu getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah, tapi di sisi lain kasus-kasus di Ibukota dimana KPK berkantor, justru terkesan diabaikan dan tak tersentuh, apa yang terjadi dengan KPK, ujar Anies.

Banyak kasus dugaan Korupsi di Dinas DKI dan ini sangat ironi jika terduga koruptor tak pernah di periksa oleh KPK.

Sementara di berbagai daerah ditangkapi, namun yang berada di depan mata KPK tidak menjadi prioritas. Padahal kemitraan dengan di bentuknya KPK di DKI menunjukan Anies harus konsisten sejak Anies menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Karena itu, sebagai gubernur yang memiliki misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Anies harus mendesak KPK menuntaskan kasus-kasus itu,” kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, di Jakarta. (28/19)

Amir menyebut, selain kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang menghebohkan itu, kasus yang juga harus diselesai KPK adalah kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang dilaporkan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia pada Januari 2018.

Kasus-kasus tersebut di antaranya kasus pembangunan 17 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dengan kontraktor PT Nindya Karya (NK). Proyek ini menggunakan sistem lelang konsolidasi atau sistem lelang yang menggabungkan beberapa proyek sejenis menjadi satu, dan dengan satu pemenang lelang, sehingga nilai proyek menjadi besar.

Kasus yang terjadi pada 2016-2017 ini diperkirakan merugikan keuangan Pemprov DKI hingga ratusan miliar.

“Kasus ini diduga melibatkan Sekretaris Dinkes berinisial EH, dan juga diduduga telah diatur sejak tahap perencanaan,” imbuh ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu.

Data Korupsi Pemprov DKI

Data menyebutkan, kasus berawal ketika pada 2015 Pengguna Anggaran (PA), yakni kepala Dinkes yang kala itu dijabat Koesmedi Priharto, memberikan instruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar merenovasi sejumlah fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI. PPK lalu membuat perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis yang dilakukan bersama perencana dinas agar masuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Pada tahap ini, dugaan untuk melakukan korupsi telah muncul, karena biaya per m2 tidak mengacu pada harga yang ditetapkan Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007, dimana peraturan menteri ini menetapkan bahwa angka estimasi tertinggi untuk pembangunan gedung pemerintah adalah Rp3,9 juta/m2, sementara PPK dan Perencana Dinas menetapkan harga berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 7 juta/m2, sehingga terjadi mark up Rp 3,1 juta/m2.

Penetapan HPS ini bertentangan dengan PP Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” jelas Amir lagi.

Setelah harga ditetapkan, PPK melobi kontraktor, yakni PT NK, yang sudah dijadikan calon pemenang lelang, agar membuat perencanaan kasar, sehingga dapat mengikuti lelang yang telah dipastikan akan dimenangkan olehnya.

Setelah perencanaan kasar dibuat, perencanaan yang seakan-akan dibuat oleh tim lelang Dinkes tersebut diserahkan kepada Perencana Dinas, dan di-input dalam DPA, dilengkapi nilai nominal proyek yang besarannya juga seakan-akan mengacu pada Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007.

Pada 2016, setelah anggaran lolos dibahas di DPRD dan masuk dalam APBD 2016, proyek renovasi 17 Puskesmas pun dilelang dengan sistem konsolidasi, sehingga saat PT NK memenangkan lelang tersebut, perusahaan ini memborong sekaligus ke-17 proyek renovasi tersebut dengan nilai kontrak mencapai Rp204,75 miliar.

“Tapi karena PT NK tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelesaikan sendiri ke-17 proyek itu dalam satu tahun anggaran, PT NK lalu menunjuk PT A sebagai sub kontraktor,” imbuh Amir.

Paham bahwa proyek ini sulit diselesaikan PT NK tepat waktu, PPK tak kurang akal. Dia memilih metode kontrak dengan sistem Lump Sum dimana pekerjaan dalam bentuk paket, namun PPK hanya terima jadi berdasarkan paket yang dipilihnya. Namun meski sistem ini dipilih, PPK juga tidak menjelaskan bagaimana detil pengerjaan proyeknya, sehingga timbul tafsir bebas dari PT NK, sehingga timbul lagi potensi kerugian negara pada tahap ini.

Celakanya, PT NK juga kemudian memilih metode pembangunan dengan sistem design and build (DB), sehingga pengerjaan proyek pun menjadi berantakan. Apalagi karena kontrak ditandatangani pada 18 Agustus 2016, namun baru dikerjakan pada November 2016, sehingga ketika APBD tutup buku pada 20 Desember, proyek dipastikan belum rampung.

Tak kurang akal, PA Dinkes kemudian mendekati Plt Gubernur DKI Jakarta kala itu agar menerbitkan Pergub yang akan menjadi dasar pelaksanaan kelanjutan pembangunan ke-17 Puskesmas itu pada 2017.

Maka, terbitlah Pergub Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Penyesuaian Pekerjaan Serta Pekerjaan Yang Tidak Terselasaikan Pada tahun Anggaran 2016.

Pergub ini menjadi dasar untuk mengadendum kontrak PT NK dengan nomor 3652/ppk-dki/DKI/XII/2016 yang dibuat pada 15 Desember 2016, dan dengan nilai Rp195,95 miliar.

Adendum itu memperpanjang kontrak pengerjaan proyek selama 50 hari atau hingga 29 Februaru 2017, namun hingga batas waktu ini pun PT NK tak mampu menyelesaikan proyek itu, sehingga PPK dan PA Dinkes pun kebingungan.

Maka, dengan dalih untuk melakukan pemeliharaan bangunan yang telah selesai dikerjakan, PPK dan PA Dinkes memberikan waktu tambahan lagi selama 90 hari atau hingga 15 Mei 2017, kepada PT NK untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Informasi terakhir yang kami terima, hingga kini pun masih ada di antara ke-17 Puskesmas itu yang belum 100% selesai, meski hanya tinggal pengerjaan finishing touch saja,” pungkas Amir.

Ke-17 Puskesmas yang direnovasi PT NK adalah Puskesmas Kecamatan (PKC) Cempaka Putih, PKC Kemayoran, PKC Tanah Abang, PKC Cilincing, PKC Koja, PKXC Tanjung Priok, PKM Kelurahan Rawa Badak Selatan, PKM Kalideres, PKC Kembangan, PKC Puskesmas Kelurahan (PKL) Grogol Utara II, PKC Pesanggrahan, PKL Ciganjur, PKC Ciracas, PKC Kramat Jati, PKC Matraman dabn PKL Pulau Harapan.

reporter : nanorame

 

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super