Home / Artikel / Gubernur DKI Anies Harus Berhati Mutasi Pejabat Bisa Memicu Sengketa di PTUN

Gubernur DKI Anies Harus Berhati Mutasi Pejabat Bisa Memicu Sengketa di PTUN

Jakarta, sketsindonews – Akivis senior sekaligus ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk hati-hati dan cermat dalam melakukan mutasi pejabat, karena kebijakan ini berpotensi memicu sengketa, bahkan membuatnya dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dalam Pengumuman Sekda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, jabatan Kepala Satpol PP termasuk dari 29 jabatan yang akan dilelang dengan peserta PNS dapat dari luar Pemprov DKI, dan dari kementerian atau lembaga,” terang Amir.

Namun ia mengingatkan kalau Yani Wahyu Purwoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satpol PP, baru setahun lalu dilantik, sementara pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan, pejabat yang dilantik tak dapat dimutasi sebelum menjabat selama dua tahun, kecuali jika telah melakukan kesalahan fatal seperti melakukan korupsi.

“Maka, kalau Anies tetap ingin memutasi Yani, dia harus menunjukkan dan membuktikan kalau Yani memang telah melakukan kesalahan yang membuatnya layak dicopot,” tegas Amir.

Isu pencopotan Yani begitu santer sudah lama sebelum adanya berkembang rotasi, mutasi yang akan di lakukan oleh Gubernur Anies.

Kenapa bisa disengketan, Kata Amir. Berdasarkan pasal 129 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang sengketa, jika Yani tetap dicopot, Kasatpol PP itu dapat mengadukan Sekda sebagai ketua Panitia Seleksi (Pansel) Rotasi dan Mutasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI, kepada Gubernur dengan alasan telah diperlakukan dengan tidak wajar.

“Tapi Yani bisa juga menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena undang-undang ini mengatur bahwa PNS dan warga umum yang merasa diperlakukan dengan tidak adil atau tidak layak, dapat melakukan gugatan. Misalnya ke PTUN,” tandas dia.

Selain hal tersebut, terang kalau Anies bisa berpotensi menghadapi sengketa lain dalam menjalankan kebijakannya memutasi pejabat, karena pada 2015 lalu, di era pemerintahan Ahok.

Pemprov DKI melakukan seleksi terhadap pejabat eselon II dalam rangka hal yang sama, yakni mutasi pejabat.

Melalui Pengumuman Sekda Nomor 6 Tahun 2015 diketahui kalau seleksi itu meloloskan 30 pejabat, namun yang telah dilantik kurang dari 10 orang, di antaranya Andri Yansah (dilantik menjadi kepala Dinas Perhubungan) dan Edi Junaedy yang dilantik sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

“Kalau yang sudah lulus seleksi dan belum dilantik itu tidak diakomodir dalam proses mutasi yang saat ini sedang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies, bahkan harus mengikuti seleksi lagi, bisa timbul masalah, karena sesuai pasal 129 UU Nomor 05. Tahun 2014, para eselon II itu dapat mempersengketakannya,” imbuh Amir.

Aktivis senior yang kerap mengkritisi kebijakan publik menyarankan Anies dan Wagub Sandiaga Uno, juga Sekda Saefullah, mencermati benar masalah ini agar kebijakan mutasi tidak justru menjadi kendala yang mengganggu kinerja pemerintahan mereka.

Meski demikian Amir mengaku, ia menghargai langkah Sekda mengumumkan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta melalui Pengumuman Sekda Nomor 1 Tahun 2018, karena selain pengumuman itu dapat menjadi bahan kajian masyarakat, juga sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

“Kewajiban mengumumkan seleksi itu tertuang pada pasal 105 hingga 129 PP Nomor 11  yang mengatur tentang pengumuman seleksi oleh Pansel, persyaratan mengikuti seleksi, proses serta prosedur seleksi, dan lain-lain,” jelas Amir.

Ia mengakui, sebelum PP Nomor 11 terbit, pemerintah daerah tidak punya kewajiban untuk memgumumkan seleksi tersebut.

reporter : nanorame

.

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super