Jakarta, sketsindonews – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mendesak Presiden Jokowi lebih keras dalam mencegah dan menindak politisasi identitas yang berbau SARA, Intoleran, termasuk Radikalisme.
Kata Habib Syakur, sikap keras Presiden Jokowi itu perlu dilakukan. Bukan hanya imbauan tapi melalui aturan. Baik berupa Perppu, Kepres, ataupun instruksi presiden (inpres).
Jokowi juga diminta membentuk gugus tugas yang pada intinya memerintahkan kepada kepala daerah, TNI-Polri, terutama Kementerian Dalam Negeri agar aktif dalam memberantas politisasi identitas.
“Presiden harus keras tanpa pandang bulu kalau soal politisasi identitas. Memerintahkan kepala daerah agar stop politik identitas, SARA, radikalisme dan sejenisnya. Hentikan itu semua karena mengancam keutuhan bangsa Indonesia,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, jumat (23/12/22).
