Home / Berita / Sebelum Diberhentikan, Hanibal Sempat ‘Diancam’ Menteri Desa PDTT
Hanibal Hamidi usai membuat gugatan di PTUN, Rabu (15/11/17). (Foto: Eky/sketsindonews.com)

Sebelum Diberhentikan, Hanibal Sempat ‘Diancam’ Menteri Desa PDTT

Jakarta, sketsindonews – Diberhentikan dari Jabatan sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Di Dirjen PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Hanibal Hamidi ungkapkan ancaman Menteri Desa PDTT.

Hanibal, yang saat diberhentikan sedang dalam proses seleksi eselon I yang telah dinyatakan lulus sebagai salah satu dari 3 peserta seleksi JPT Madya yang telah diusulkan oleh Kementerian Sesa PDTT untuk calon Dirjend. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) kepada Presiden melalui Menteri Desa PDTT.

Yang berarti bahwa penilaian seleksi administrasi (kinerja dan prilaku berdasarkan rekam jejak), seleksi manajerial, kompetensi, kapasitas dan kesehatan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi pejabat JPT Madya pada Kementerian Desa PDTT.

Selain itu Pengaduan pemberhentiannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), telah diperiksa dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan agar Menteri Desa PDTT untuk meninjau kembali SK Menteri Desa PDTT tentang pemberhentian Hanibal Hamidi, pada bulan Nopember 2017.

Tetapi Hanibal juga menyadari bahwa tidak akan diberi kesempatan oleh Eko Putro Sandjojo selaku orang nomor satu di Kemendes PDTT, atas rekomondasi KASN tersebut.

“Kami sadar diri, bahwa sangat kecil kemungkinan untuk dilaksanakannnya oleh Menteri Desa PDTT, apa yang di Rekomondasikan Komisi Aparatur Sipil Negara yang dihasilkan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang cukup lengkap oleh Tim KASN selama 1 bulan,” ujarnya, saat di temui, usai sidang, di PTUN DKI, Jakarta Timur, Selasa (30/1).

Hanibal menambahkan, “Karena sesungguhnya pemberhentian kami, sejalan dengan pernyataan Pak EPS (Eko Putro Sandjojo) dalam forum rapat kerja bersama seluruh pejabat eselon 1 dan 2 Dirjend PPMD di awal tahun 2017 di ruang rapat menteri.”

“Pak Hanibal, sebagai satu satunya pejabat yang tidak mau memenuhi panggilan KSM (Kantor Staf Menteri) yang saya bentuk sendiri, Bapak nanti saya buat SUSAH,” ucapnya mengulangi perkataan Menteri desa PDTT kepadanya.

Hanibal meyakini bahwa semua peserta rapat saat itu mendengar dengan jelas ancaman tersebut.

Namun, Hanibal memilih mengabaikan panggilan KSM tersebut karena berdasarkan aturan yang ada, unit kerja KSM tidak dikenal dalam lembaga Kementerian Desa PDTT.

“Karena kami harus menjaga kehormatan lembaga Dit PSD sebagai unit kerja yang kami pimpin, karena “KSM” adalah lembaga illegal dalam organisasi kerja Kementerian Desa PDTT,” jelasnya.

Untuk itu, Hanibal juga meyakini bahwa pemberhentian jabatan tersebut memang ditujukan untuk menyingkirkannya. “Yang dinilai terlalu loyal pada kepentingan lembaga pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan mengekspresikan kewajiban sesuai Tupoksi tersebut dengan lugas,” katanya.

Hal ini sesuai dengan adanya sikap Hanibal Hamidi saat diminta oleh menteri untuk megajak serta salah satu direktur eksekutif suatu perusahaan swasta nasional dibidang bahan pakan ternak (CP) saat kunjungan ke Desa Kawalelo, Penghasil Shorgum di Flores Timur.

Sebelumnya, Hanibal diperkenalkan oleh menteri desa kepada manajer tersebut di ruang menteri Desa PDTT. “saya kuatir hasil produksi desa, Shorgum yang akan dikembangkan masyarakt desa, menjadi bahan pangan utama penduduk desa kawalelo, akan diarahkan untuk dijual oleh Desa kepada perusaahan tersebut,” ujarnya.

Dia menegaskan, “Semua informasi ini saya siapkan bukti buktinya, bila nanti dibutuhkan saya sudah siapkan.”

Lebih lanjut, menurut Hanibal, untuk memberhentikanya, Menteri Desa PDTT cukup memanggil dan menjelaskan saja atau meminta untuk mengundurkan diri saja.

“Tentu kami pastikan, kami akan melaksanakanya, kami memahami bahwa esensi jabatan adalah peran yang dipercayakan pimpinan kepada siapapun sesuai ketentuan yang terkait. Untuk itu kami tahu diri apabila pimpinan mempercayakan pada siapapun sebagai pejabat di Direktorat PSD, maka kami pasti mendukung,” tegasnya.

“Tetapi bukan dengan administrasi yang salah, SK yang tidak memiliki dasar untuk menjadi keputusan pemberhentian saya, sehingga performance kelembagaan tata usaha Kementerian Desa PDTT harus dikorbankan,” tambahnya.

Langkah yang ditempuh

Atas pemberhentian secara mendadak tersebut, Hanibal mengatakan telah meminta penjelasan terkait kesalahan apa yang telah dilakukannya sebagai pejabat ASN.

“Sikap kami atas pemberhentian mendadak tanpa ada peringatan, atau pembinaan atau penjelasan sesuai fatsun dan ketentuan yang ada (UU ASN/ PP tentang Disiplin PNS), sebelum adanya hukuman sangsi “berat” tersebut, melalaui surat pengaduan Keberatan Administrasi adalah untuk memberikan koreksi administrasi atas produk ketatausahaan negara di Kementerian Desa PDTT agar tidak menimbulkan preseden buruk secara kelembagaan, sekaligus meminta penjelasan tentang kesalahan apakah yang kami lakukan selaku ASN, sehingga kami dapat memperbaikinya di kemudian hari,” paparnya.

Dipaparkan bahwa Surat Keberatan tersebut dilayangkan ke Kementerian Desa PDTT, dengan dasar bahwa dia adalah pejabat JPT Pratama (Eselon 2), dengan pejabat atasan langsung sebagai pejabat yang berwenang menghukum adalah Dirjend PPMD (eselon 1).

“Maka alamat surat keberatan sebagaimana UU No 5 Tentang ASN, ditujukan kepada atasan perjabat berwenang menghukum adalah Menteri Desa PDTT, bukan Presiden seperti apa yang dimaksud dengan oleh Hakim PTUN,” terangnya.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli dari Komisi ASN, maupun pernyataan saksi ahli dari Kemenkumham yang menyatakan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung, sehingga surat keberatan seharusnya ditujukan kepada Menteri Desa PDTT.

Namun, diungkapkan Hanibal, bahwa Menteri justru tidak memberikan respon yang baik dengan adanya surat keberatan tersebut.

“Justru membuat pernyataan yang dipublikasikan melaui pers nasional bahwa kami dikaitkan dengan kasus OTT Penyuapan Oleh pejabat KDPTT pada Pejabat BPK yang berdasarkan pembuktian dalam persidangannya untuk menutupi adanya anggaran negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2013-2016 yang terbesar berada di Satker Transmigrasi, satker PPMD dan PDT, sebesar sekitar 4 Trilyun, melalui perubahan hasil audit BPK tahun 2016, yang seharusnya Opini WDP, menjadi WTP,” ungkapnya.

Sehingga Hanibal merasa ada tujuan membunuh nama baiknya, membawa kasus tersebut ke PTUN untuk pembuktian dan keadilan atas semua prasangka ini.

“Tetapi apa yang terjadi di PTUN, adalah menolak pengajuan perkara kami untuk diterima menjadi perkara yang dapat disidangkan oleh PTUN untuk meneliti dan memeriksa apakah SK pemberhentian saya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada?,” ujarnya.

Karena, Hanibal meyakini bila ada persidangan untuk pembuktian kebenaran substansi SK tersebut, dipastikan kemenangan ada dipihaknya.

“Karena jelas sekali dari prosedur maupun substansi obyek adminitasi pemerintahan tersebut, sangat nyata tidak berkesesuaian dengan substansi dan prosedur terbitnya SK tersebut, yang sejalan dengan rekomondasi Komisi ASN no B 323/KASN/122017 Hanya sayangnya Upaya untuk pembuktian tersebut terganjal oleh adanya keputusan PTUN yang kami sulit memahami, apa yang menjadi dasar keputusan tersebut, menolak pengaduan kami hanya dengan alasan “tidak memenuhi syarat” karena surat keberatan yang saya ajukan, seharusnya dialamatkan kepada Presiden sebagai atasan Menteri Desa PDTT,” ujarnya.

“Saya selaku peserta didik program Doktoral di IPDN sangat tidak memahami mengapa hakim tidak sama pemahamnya tentang “atasan langsung yang berwenang menghukum” dari seorang pejabat JPT Pratama (Direktur) seperti saya,” tambahnya.

Hanibal juga mengatakan bahwa hal ini menjadi pertanyaan banyak rekannya yang memahami UU Administrasi Pemerintahan sebagai instrumen penyelenggaraan negara agar sesuai kewenangan yang dimiliki masing masing penegamban jabatan pemerintahan.

“Ada apakah? Sebesar apakah kepentingan di belakang pengaduan perkara kami ini ? Untuk itu kami terima keputusan PTUN sebagai warga negara yang patuh hukum, tetapi terus berjuang menegakkan kebenaran dan kepentingan penyelanggaran berbangsa dan bernegara dalam semangat “reformasi” melalui Ombustman dan lembaga komisi yudisial, mohon doa dari semuanya,” paparnya.

“Demikian, untuk menjadi periksa atas kebenaran yang sesungguhnya dan pertanggungjawaban masing-masing pihak secara “ksatria” nantinya,” tutup Hanibal.

(Eky)

Check Also

“Dilaporkan”, Anak Sekolah Teriak 2019 Ganti Presiden

Jakarta, sketsindonews – Direktorat Hukum & Advokasi TKN Jokowi-KH. Ma’ruf Amin tanggapi serius adanya pelibatan …

Watch Dragon ball super