Home / Tak Berkategori / Humas PTUN: Hanibal Harus Ajukan Keberatan Ke Presiden
PTUN Jakarta. (Dok. sketsindonews.com)

Humas PTUN: Hanibal Harus Ajukan Keberatan Ke Presiden

Jakarta, sketsindonews – Humas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Subur, Ms, SH. MH nyatakan bahwa keputusan mendiskualifikasi gugatan Hanibal Hamidi terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengacu pada UU NO. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Bab 13, tentang penyelesaian sengeketa PNS pasal 129.

“Yang di maksud ayat 3 kebertaan legislatif  kebertan di tulis kepada atasan yang berwenang yang menghukum,” Jelasnya, saat ditemui, Di PTUN Jakarta, Sentra Timur, Jakarta Timur, Selasa (12/12/17).

Subur membenarkan bahwa yang memberikan hukuman atau Nonjob itu adalah menteri. “Tapi atasannya Menterikan Presiden,” katanya.

Untuk itu, menurutnya sebelum mengajukan ke Pengadilan TUN, harus mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada atasan pejabata yang mengeluarkan.

“Setelah Presiden menyatakan menolak maka dilanjutkan ke PTUN, Jika diterima maka di anulir (Keputusan Menteri-red),” terangnya.

Atas pentetapan tersebut, Subur mengungkapkan bahwa Hanibal telah mengajukan Perlawanan pada Senin, 11 Agustus 2017 kemarin.

Sebagai informasi, Hanibal Hamidi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), pada Dirjen PPMD, Kementerian Desa PDTT, diberhentikan atau di Nonjob dari jabatannya pada 28 Agustus 2017.

Keputusan Menteri Desa PDTT tersebut menurut Hanibal tidak sesuai atau melanggar, karena tidak melalui proses yang semestinya.

(Eky)

Check Also

3 Lembaga Sepakat Putus Rantai Kejahatan Terhadap Anak

Jakarta, sketsindonews – Pemerhati anak Kak Seto, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Indonesia Child …

Watch Dragon ball super