Home / Berita / Metropolitan / Hari Bakti Adhyaksa, ICJR Sarankan Kejaksaan Maksimalkan Mekanisme Restorative Justice
Kejaksaan Agung RI

Hari Bakti Adhyaksa, ICJR Sarankan Kejaksaan Maksimalkan Mekanisme Restorative Justice

Jakarta, sketsindonews – Memperingati hari Kejaksaan yang ke 61, Institute for Criminal Justice Reform (ICJS) meminta Kejaksaan untuk memaksimalkan penggunaan alternatif penahanan dan pemidanaan non pemenjaraan dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan dan Lapas.

Peneliti ICJR, Iftitah Sari mengatakan, Jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam kasus pidana mempunyai kewenangan untuk menuntut jenis hukuman yang tidak selalu harus dalam bentuk pemenjaraan.

“Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang hak tunggal dalam penuntutan (dominus litis – penguasa perkara). Jaksa bertanggung jawab memimpin seluruh tahapan proses pidana mulai dari masa pra-persidangan hingga eksekusi” kata Iftitah dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/7/21).

Jaksa, lanjut Iftitah, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saat ini dihadapkan oleh berbagai macam tantangan khususnya dalam kondisi darurat pendemi Covid-19.

“Pada Februari 2020 level overcrowding berada pada angka 98%, sedangkan terakhir pada Juni 2021 level overcrowding telah menyentuh angka 100%, dengan jumlah penghuni mencapai 271.992 orang sedangkan kapasitas hanya 135.981 orang” ucapnya.

Iftitah menilai, Jaksa dapat menerapkan alternatif penahanan non-rutan sebagaimana disediakan oleh KUHAP dalam Pasal 22 antara lain penahanan kota dan penahanan rumah. Selain itu, KUHAP melalui Pasal 31 juga menyediakan peluang yang dapat digunakan oleh jaksa untuk memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, baik dalam bentuk jaminan orang maupun jaminan uang.

“Jaksa dalam melakukan penuntutan harus memaksimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraaan” katanya.

Terakhir, Iftitah mengatakan, Jaksa harus memaksimalkan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Jaksa juga memiliki kewenangan eksklusif berdasarkan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara atau seponering yang dapat diprioritaskan untuk kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, utamanya dalam konteks pandemi Covid-19.

“Dalam pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan juga mengamanatkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani” tandasnya. (Fanal Sagala)

Check Also

TNI AL LANAL BABEL Laksanakan Vaksinasi Di Atas Perahu Nelayan KBN Dusun Sukal Desa Belo Laut

Babel, sketsindonews – Lanal Bangka Belitung Posal Muntok kembali melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi …

Watch Dragon ball super