Haris Azhar Minta Jaksa Agung ST Burhanuddin Bongkar Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

Jakarta, sketsindonews – Pegiat hukum dan aktivis HAM, Haris Azhar meminta pihak Kejaksaan Agung dibawah pimpinan ST Burhanuddin agar memberi perhatian khusus terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh perseroan Asabri.

Sebab Kejaksaan pada tahun 2017 penah melakukan proses penyelidikan/penyidikan semasa Jaksa Agung HM Prasetyo. Namun hingga berita ini ditulis belum ada perkembangan dari hasil penyelidikan/penyidikan kasus tersebut.

“Jaksa Agung juga seharusnya memeriksa (para jaksa) direzim pimpinan Kejaksaan yang lama dibawah Prasetyo kenapa tidak ditindak lanjuti? Jadi masalahnya ada di Prasetyo,” ujar Haris kepada sketsindonews.com, Minggu (02/02/20) malam.

Untuk itu Haris meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar berani membongkar dugaan keterlibatan Presetyo yang mempetieskan kasus PT Asabri

“Burhanudin harus membongkar dugaan keterlibatan Prasetyo yang mempetieskan kasus Asabri,” pungkasnya.

Sekedar infomasi bahwa Kejaksaan Agung bidang pidana khusus pada tahun 2017 silam tengah melakukan penyelidikan/penyidikan dugaan penyelewengan dana pensiun TNI/Polri tahun angaran 2015-2016 sebesarRp1,2 triliun.

Penyelidikan  itu dilakukan Kejagung berdasarkan hasil laporan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terkait dugaan pembelian aset fiktif yang diduga dilakukan jajaran direksi PT Asabri.

Bahkan para penyidik telah memintai keterangan pihak direksi PT Asabri, yakni Direktur Keuangan dan Investasi, Direktur Utama PT Asabri dan Kepala Divisi Keuangan dan investasi PT Asabri serta Direktur Utama PT Blessindo Terang Jaya (BTJ).

Hal tersebut diakui sumber terpercaya di lingkungan Kejagung. “Benar dan masih dalam proses dan tidak bisa dipublikasikan untuk umum,” ujar sang sumber di sela-sela perayaan puncak Hari Bakti Adiyaksa di Kejaksaan Agung  22 Juli 2017.

Pihak PT Asabri melalui juru bicaranya Venni Sulistiowati membantah jajaran direksi PT Asabri telah dimintai keterangan oleh pihak Kejagung. “Kalau ada panggilan dari Kejaksaan Agung kami pasti diberitahu. Namun sejauh ini kami belum menerima surat panggilan dari Kejagung untuk dimintai keterangan,” ujar Venni Sulistiowati Rabu 5 Juli 2017 lalu.

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ( IHPS) II tahun 2016 disebutkan dana jumbo Rp1,2 triliun itu digunakan direksi PT Asabri untuk membeli saham PT Harvest Time sebesar 18%. Namun menurut laporan BPK proses pembelian saham tersebut tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Bahwa dalam SOP PT Asabri disebutkan, untuk membeli saham lebih dari Rp5 miliar harus berdasarkan studi kelayakan dan menunjuk konsultan independen sesuai dengan Keputusan Nomor: Kep/19-AS/III/2013 tanggal 1 Mei 2013.

Dalam bab V disebutkan juga mengenai penempatan dana pada investasi non financial aset, bahwa penilaian kelayakan investasi dalam pembelian saham perusahaan harus dilakukan due diligence yang dilakukan oleh konsultan independen. 

Masih dalam laporan IHPS II 2016, disebutkan bahwa PT Asabri telah membayarkan uang sebesar Rp802 miliar untuk membeli saham 18% PT HarvestTime  (HT) melalui PT Wiracipta Senasatria (WCS) kepada PT Hanson International (HI).

Di tempat terpisah Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT HI, Rony Agung Suseno mengaku tidak mengetahui duduk persoalan yang melilit di perusahaan PT HT.

Sebab menurut Rony, PT HI merupakan induk perusahaan dari PT HT. Dan saham PT HT dimiliki langsung oleh PT Mandiri Mega Jaya.

“Kami tidak mengetahui duduk permasalahan di PT HT. PT HI merupakan induk perusahaan dari dua puluh perusahaan. Salah satunya adalah PT HT dan PT Mandiri Mega Jaya,” jelas Rony saat ditemui Selasa 1 Agustus 2017.

Belakangan diketahui oleh BPK, PT Asabri tidak pernah menerima saham PT HT karena saham tersebut sudah dimiliki atau dijual pihak lain.

Anehnya PT HT tidak pernah membahas maupun menyetujui rencana PT Asabri untuk memiliki ataupun menjadi pemegang saham PT HT baik melalui PT HI Group maupun PT WCS.

Mirisnya lagi, direktur investasi dan keuangan PT Asabri membuat kebijakan dengan menerbitkan surat nomor: B/IA.01/785- AS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 yang tidak teregister dalam buku agenda dan tidak melalui sekretaris perusahaan.

Yang seharusnya direktur investasi dan keuangan PT Asabri membuat nomor register, karena nomor yang tertera dalam surat direktur investasi dan keuangan merupakan surat undangan rapat internal dan terkesan tidak prosedural.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui surat yang teregister dengan nomor agenda 785 tanggal 3 Juni 2016 adalah Surat Nomor:B/SP.05/785-AS/VI/16.

Dari hasil pemeriksaan BPK, dijelaskan pada tanggal 8 Oktober 2015 telah disetujui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Asabri Tahun 2015 oleh Menteri BUMN.

Kemudian pada tanggal 22 April 2016 telah diterbitkan Laporan Keuangan tahun 2015. Selanjutnya bulan November hingga  Desember Tahun 2015 serta Januari 2016, PT Asabri telah membayarkan uang kepada PT WCS masing-masing sebesar sebesar Rp702miliar  dan Rp100 miliar atau total sebesar Rp802miliar.

Dalam RKAP PT Asabri Tahun 2015 yang telah mendapat persetujuan Menteri BUMN tertanggal 8 Oktober 2015,  tidak diungkapkan rencana penyertaan modal pada PT HT. Padahal telah terjadi penawaran penjualan kepada PT Asabri atas saham PT HT yang dimiliki PT HI sebesar 18% dengan total Rp1,2 triliun pada tanggal 8 September 2015.

Bahkan dalam laporan keuangan 2015, tidak diungkapkan rencana penyertaan modal pada PT HT serta pembayaran uang muka kepada PT WCS sebesar Rp702 miliar pada tahun 2015 dan sebesar Rp100 miliar di bulan Januari 2016.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rencana penyertaan modal sebesar Rp1,2 triliun dan pembayaran uang muka sebesar Rp802 miliar kepada PT WCS belum diinformasikan kepada pemegang saham.

Bahkan perjanjian PT Asabri dengan PT HI bukan dalam rangka pembelian saham PT HT yang dimiliki oleh PT HI Group melainkan kepemilikan saham PT WCS, serta persentase saham yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kepemilikan PT WCS di PT HT. Sesuai dengan surat nomor: 111/HI-MYPD/IX/2015 tertanggal 8 September 2015 yang menggunakan kop surat PT HI.

BTj selaku Direksi PT HI menawarkan saham PT HT yang dimiliki oleh PT HI sebesar 18% dengan total Rp1.2 triliun. Namun berdasarkan MoU diketahui bahwa perjanjian yang ditandatangani tanggal 4 November 2015 oleh direktur utama PT Asabri dan BTj adalah dalam rangka pembelian saham PT HT yang dimiliki oleh PT WCS.

Selain itu, diketahui juga bahwa kepemilikan saham PT WCS pada PT HT pada saat MoU ditandatangani adalah sebesar 13% dengan total nilai penyertaan sebesar Rp91.650 miliar.

Akan tetapi, PT Asabri dan PT WCS menyepakati dalam MoU untuk melakukan transaksi jual-beli saham sebesar 18% dengan total sebesar Rp1,2 triliun. Namun PT Asabri tetap melakukan transfer kepada PT WCS untuk pembelian 18% saham PT WCS sebesar Rp802 miliar  meskipun saham PT WCS tidak pernah diterima karena telah dijual kepada pihak lain.

(Sofyan Hadi)