Home / Artikel / Heru Nuryaman Rakyat Bicara, PKL Tanah Abang Terkesan Kebijakan Politis

Heru Nuryaman Rakyat Bicara, PKL Tanah Abang Terkesan Kebijakan Politis

Jakarta, sketsindonews – Kembali Penataan Tanah Abang menjadi issu Nasional terkait kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam mengangkat PKL (Pedagang Kali Lima) jalan Jati Baru Raya yang dengan menempati ruang publik bongkar pasang.

Peneliti ITB Nova Alfatih di rakyat bicara mengatakan, pemerintah DKI seharusnya sudah memikirkan warga DKI secara keseluruhan terkait para pengguna jalan yang sudah taat pajak, hingga warga sekitar yang bayar PBB (Pajakk Bumi Bangunan) dalam aksesbilitas kawasan yang tidak dibuat inklusif, ujarnya.

Tanah Abang tak pernah surut dari dinamika yang ada bukan hanya persoalan pedagang tapi juga transportasi hingga mobilisasi arus kendaraan bahkan pengunjung yang setiap harinya sudah mencapai 50 ribu perharinya.

Ini harus sudah dipikirkan pembenahan jangka panjang, bukan menempatkan PKL di tengah jalan, terang Nova.

Sambung Nova, TOD (Transit Oriented Development) harus sudah dilakukan pemprov DKI dalam mencari solusi, selain dibangunnya “sky walk” koridor antar blok bagi peran PKL secara terintegrasi dimana mereka ditempatkan secara bermartabat dengan tidak di dorong pada persoalan pemaksaan kehendak kondisi yang ada saat ini, tandasnya. (12/01)

Sementara Tokoh pemuda sekaligus pengusaha Kreatif Komunitas Etnis Tanah Abang H. Heru Nuryaman saat diminta mendapatnya menjelaskan, kesan yang terburu atas kebijakan Gubernur Anies Baswedan saat ini bukan hanya dipaksakan namun ada stigma seolah ada tukar guling secara politis, pungkasnya.

Ini sangat rentan bagi lawan politik karena keberpihakan ini menguntungkan sepihak, bukan bagi kepentingan secara keseluruhan dari dinamika yang ada bagi seluruh warga Jakarta.

Pertama, Gubernur ingin mengangkat PKL menjadi PKM (Pengusaha Kecil Mandiri) tapi tidak secara humanistik dalam tata cara penataan yang justru UU di tabrak.

“Kebijakan ini harus di bekali oleh aturan entah itu Intruksi Gubernur atau Peraturan Gubernur dalam pengawasan yang kini sudah banyak persoalan mencuat bukan hanya jual lapak, tapi komplain pedagang yang sudah puluhan tahun terpinggirkan hanya karena data yang tidak jelas.”

Kedua, Sulosi PKL klo ditanya jelas pedagang semua setuju, namun pihak lingkungan pasti keberatan terkait akses bahkan pengguna kendaraan menjadi kontradiktif, artinya solusi jangka panjang serta penataan terintegrasi harus sudah dipikirkan.

Ketiga, aksi tutup jalan itu bukan harus permanen jika rakyat bicara juga harus terakomodir dalam formulasi konsep lain saat “week and” (CFD) ini sepertinya bisa menjadi alternatif menghilangkan pro kontra yang berkepanjangan, terang Heru.

Sambung Dia, Sky Walk dan TOD juga harus sudah dipikirkan oleh Pemprov dalam menunjang penataan kawasan sehingga Tanah Abang bukan hanya menjadi perlintasan perdagangan tapi menjadi kota dunia perdagangan internasional yang sudah saatnya pemprov memikirkan ini bukan hanya secara instan namun wajah Tanah Abang bagian penting dari wajah Indonesia, jelas Heru.

reporter : nanorame

 

 

 

Check Also

Gubernur DKI Terima Tim Elite Squade PPSU Sumbang Korban Palu

Jakarta, sketsindonews – Tak sangka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kedatangan tim Jakarta Elit …

Watch Dragon ball super