Home / Artikel / Herwanto SH Akan Tanyakan Walikota dan PPDK Hasil Penilaian Dekot Jakarta Pusat

Herwanto SH Akan Tanyakan Walikota dan PPDK Hasil Penilaian Dekot Jakarta Pusat

Jakarta, sketsindonews – Ketidak puasan hasil tata cara pemilihan oleh Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) di Kota Jakarta Pusat terus bergulir, dari 41 calon seleksi hasil pengumuman akhir muncul 8 Calon Dewan Kota sepertinya melanggar dari aturan Perda No 6 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan.

Hal ini di katakan Herwanto SH, dirinya merasa dalam penilaian pansel bukan hanya tidak transparansi melainkan hasil nilai itu tidak di cantumkan, kenapa sementara pengumuman lolos di umumkan secara terbuka, ujarnya d RM. Andalas Jalan Saharjo Tebet. (13/10)

Dari 8 calon anggota Dewan Kota Jakarta Pusat yang lolos dan telah di publis sepatutnya harus berdasarkan nilai tertinggi itupun juga harus berbarengan dengan nilai dari hasil seleksi.

Bukan telah di umumkan hingga saat ini munculnya hasil sebuah indikasi intervensi. Oleh sebab itu dirinya akan menanyakan Walikota dan PPDK dari hasil produk penilain seleksi hasil proses Dewan Kota.

Dari 7 anggota PPDK (pansel) selayaknya dalam tahapan sosialisasi juga demikian secara lengkap bukan tim PPDK dalam pelaksanaan hanya di hadirkan segelintir tim.

Yang pada gilirannya dalam proses sosilisasi tidak singkron antara menjawab pertanyaaan dari masyarakat dalam pelaksanaan tata cara pemilihan Calon Dewan Kota

Mereka itu (pansel) di bayar oleh pemerintah selain pemenuhan pansel untuk secara jeli, teliti dengan berbagai aspek integritas seorang calon Dewan Kota untuk dipilih, integritas itu kemampuan dan kejujuran, terang Herwanto.

Herwanto pengacara sekaligus mantan LMK 2 periode di Tanah Tinggi kembali menjelaskan, pihaknya sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Komisi A terkait adanya indikasi permainan dalam menentukan kelolosan, kami sudah tahu siapa yang bermain sehingga suara nilai saya anjlok.

Kenapa saya melaporkan PPDK tentunya berkaitan proses menjalankan mekanisme harus sesuai Perda dan Pergub.

Bisa saja nanti ini berkembang pada persoalan Hukum atau gugatan pada pihak – pihak jika adanya indikasi intervensi

Jika ada mekanisme pelanggran maka Walikota harus bertanggung jawab, tegas Herwanto.

Kenapa saya tanyakan, pertama, pemutus dalam hasil tidak boleh genap dan itu aturan kenapa tim pansel harus 7 karena memang harus ganjil.

Kedua, mereka yang sudah jadi pemenang di wilayah. ada salah satu oknum PPDK memberikan nilai tidak obyektif dan berbau KKN. Selain saya secara pribadi bisa menjawab dari seluruh pertanyaan satu tim seleksi ada 3 pertanyaan. total ada 20 pertanyaan.

Ketiga, semua PPDK dan Walikota untuk membuka hasil uji kelayakan dan jangan ditutupi untuk secepatnya dipajang hasilnya.

Selain data yang ada kita buka semua, apa yang sudah dinilai PPDK dalam pemberian nilai harus di pertanggung jawabkan sesuai tata cara pemilihan bukan dengan pertimbangan politik dan kepentingan Walikota semata.

Hari Senen Tanggal 15 Oktober 2018 saya akan datang langsung mengantarkan surat ke Walikota dalam persoalan ini selain meminta penjelasan, kita tunggu saja kepada awak media, terang Herwanto.

reporter : inong

Check Also

Peluru Nyasar “Latihan Nembak” Nyaris Mengenai Staff Ahli Anggota DPR RI

Jakarta, sketsindonews – Peristiwa peluru nyasar ke Gedung DPR diruang Wenny Warouw Anggota Komisi III …

Watch Dragon ball super