Home / Berita / Ijazah Palsu, Putusan Hakim Akan Jadi Bukti Perhatian Pemerintah Terhadap Papua
Aksi korban ijazah palsu di Kabupaten Nabire,Papua, Selasa (05/6). (Sumber: Willem Frans Ansanay)

Ijazah Palsu, Putusan Hakim Akan Jadi Bukti Perhatian Pemerintah Terhadap Papua

Jakarta, sketsindonews – Aksi demo korban ijazah palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar atau STT Setia di Kabupaten Nabire, Papua, selasa (05/6) siang tadi menjadi sorotan Ketua Barisan Merah Putih, Willem Frans Ansanay.

Frans yang juga menjadi saksi pelapor atas kasus tersebut merasa bahwa kasus tersebut pada akhirnya bisa mengganggu keamanan di Papua.

“Kita tau banyak pihak-pihak yang menginginkan Papua mendapatkan Kemerdekaan dan ini sangat mengkhawatirkan,” kata Frans, saat dihubungi pada hari yang sama.

Secara tegas Frans mengatakan bahwa menjaga keamanan Papua merupakan tugas yang harus dilakukan, namun jika kasus ini tidak dapat membuat para korban merasa dibela maka akan memperlebar resistensi.

“Putusan ini akan menjadi bukti apakah pemerintah memperhatikan warga Papua atau tidak, karena putusan yang memihak korban akan memperkecil resistensi di Papua,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Hakim harus berani memutuskan pada sidang putusan nanti sesuai dengan UU Sisdiknas atau sesuai dengan tuntutan JPU yakni 9 tahun subsider 6 bulan sekaligus memutuskan dan memerintahkan kedua terdakwa ditahan di rumah tahanan (rutan).”

“Hakim jangan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pihak terdakwa seperti yang dikemukakan dalam pledoinya,” pungkas Frans

Sementara dalam pemberitaan sebelumnya, Mantan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Diaz Gwijangge juga mengungkapkan kekecawaannya terhadap pemerintah terutama Kementerian Pendidikan atas kasus Ijazah Palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia). Hal tersebut diutarakan saat hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018 lalu.

“Jika mereka tidak di urus secara baik, sampai hari ini tidak di urus, ini bisa menjadi hal yang saya sebagai mantan anggota DPR RI dan mengurus tentang pendidikan sangat kesal sekali, saya sangat menyayangkan ini,” ujar Diaz yang hadir memberikan suport terhadap korban Ijazah Palsu.

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah. “Karena mereka ini juga Warga Negara Indonesia dan pendidikan harus merata dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Untuk itu, dia kembali menegaskan, jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan tidak segera bertanggungjawab makan akan memunculkan polemik baru dimasyarakat.

“Mereka harus segera diurus
Dan putusannya harus memihak ke mereka, dan ini akan membuat satu kepercayaan di masyarakat,” katanya.

Terlebih, katakannya, beberapakali Papua bahkan mengutarakan keinginannya untuk merdeka.

“Ini begini-begini orang Papua, kalau negara tidak urus kita, Kita minta merdeka ini kan kenyataan, tidak bisa disembunyikan,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Audit Investigasi Korupsi Divestasi Tambang Newmont BPK – KPK

Jakarta, sketsindonews – Tahapan pengusutan KPK kepada TGB baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan …

Watch Dragon ball super