Home / Berita / Ijazah Palsu, Sidang Di Jakarta, Korban Di Papua Gelar Aksi

Ijazah Palsu, Sidang Di Jakarta, Korban Di Papua Gelar Aksi

Jakarta, sketsindonews – Juru bicara korban ijazah palsu, Yusuf Abraham Selly berharap semua pihak kembali melihat pokok perkara yang sedang dipersidangkan. Hal tersebut diutarakan menanggapi pembelaan (Pledoi) kuasa hukum terdakwa yang menganggap kasus tersebut merupakan perebutan aset.

“Semua harus tahu bahwa pokok dari persoalan ini adalah ijazah. Ijazah yang dikeluarkan lembaga tersebut (Sekolah Tinggi Injili Arastamar atau STT Setia,- red) pendidikan yang tertera disni yang dinyatakan oleh pemerintah adalah ilegal karena tidak punya izin,” jelas Yusuf di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (05/6).

Persoalan utama, jelasnya terletak di Keputusan Menteri Agama RI No. 180 Tahun 1997, dimana keputusan tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan Prodi Keagamaan yakni Prodi Agama Kristen (PAK) dan Kependetaan, sementara Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) merupakan prodi umum yang domainnya berada di Kemenristekdikti.

“Sehingga ijazah ini dinyatakan ilegal, saat korban melamar menjadi PNS tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Sementara untuk pembelaan terdakwa, Yusuf menyebutkan hanya berputar-putar saja. Dimana terdakwa mencoba menggiring isu bahwa kasus ini sudah selesai di Pengadikan Negeri Tangerang yang sebenarnya kasus tersebut merupakan kasus STIKIP.

“STIKIP disuruh tutup oleh dikti sekitar tahun 2013, beda pasal, disana 378, disini UU Sisdiknas Nim 20 Tahun 2003, beda bangat,” ujarnya.

Ia juga meyakini, jika kasus tersebut sudah diselesaikan pada satu pengadilan dengan pelaku yang sama, maka tidak ada pengadilan manapun yang akan menerima dan pihak kepolisian juga tidak akan memproses.

“Polisi menetapkan seseorang jadi tersangka ada mekanismenya pasti alat bukti, gelar perkara, dengan menghadirkan ahli sebelum menetapkan tersangka,” kata Yusuf.

Lanjutnya, terkait terdakwa yang mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan perebutan aset, Yusuf secara tegas mengatakan bahwa itu hanya asumsi serta menantang terdakwa untuk dapat membuktikan secara hukum.

“Saya percaya dalam ranah ini, yang dibutuhkan bukti bukan asumsi, bisa tidak dibuktikan?, ada penggiringan disini,” ujarnya.

“Kasus ini harus fokus disini, kami meminta kepada hakim memutuskan seadil-adilnya,” tambah Yusuf dengan menunjukkan bukti Ijazah Palsu yang dipegangnya.

Korban di Papua Gelar Aksi

Pada kesempatan yang sama, Yusuf juga mengatakan bahwa bersamaan dengan sidang di Jakarta, korban ijazah palsu di Papua juga menggelar aksi.

“Pada saat ini di sedang ada demo besar-besaran, semua korban turun, mereka berkumpul dan berjalan menuju DPRD Kabupaten Nabire, Papua, untuk menyampaikan tuntutan mereka dan DPRD pun turun bersama menuju kantor Bupati,” ungkapnya.

“Semua ini merupakan bagian proses untuk mengawal hingga akhirnya pada saat hakim memutuskan untuk memberikan keadilan bagi rakyat kecil,” tambahnya.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Saksi Pelapor Ijazah Palsu, Willem Frans Ansanay yang mengatakan bahwa saat ini telah ada dukungan langsung dari Gubernur Papua.

“Gubernur Papua tadi menghubungi saya dan mengatakan akan memonitor kasus ini hingga akhirnya,” jawabnya singkat saat dihubungi pada hari yang sama.

(Eky)

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super