Home / Berita / Ijazah Palsu STT Setia, Esepsi Kuasa Hukum Terdakwa ‘DITOLAK’

Ijazah Palsu STT Setia, Esepsi Kuasa Hukum Terdakwa ‘DITOLAK’

Jakarta, sketsindonews – Sidang lanjutan kasus dugaan penerbitan ijazah palsu dengan terdakwa Rektor Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawaty Simbolon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (07/3).

Sidang ke 4 yang dipimpin oleh Ketua Majelis, Antonius Simbolon ini dilaksanakan dengan agenda Putusan Sela.

Dalam pembacaan putusan, Antonius menyatakan bahwa esepsi penasehat hukum terhadap terdakwa tidak dapat diterima.

“Menyatakan melanjutkan perkara dengan nomor perkara 100/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Tim atas nama Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon tersebut,” ucapnya.

Terakhir dia menyatakan, “Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.”

Selanjutnya perkara tersebut akan diteruskan pada 14 Maret 2018 dengan menghadirkan bukti-bukti.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan bahwa sejak tahun 1987 terdakwa Matheus Mangentang. STH mendirikan STT Setia

Antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah menyelenggarakan Program Pendidikan PGSD dan telah meluluskan 654 mehasiswa yang diantaranya adalah : saksi Sinta Toles MY, saksi Paulus Mooy, saksi Susana Kalli, saksi Martinus Kiki, saksi Katariba Lunnadominggus Roga sebagai bukti kelulusan diberikan ijazah Diploma ll. Akta Il. Transkip Nilai dengan Gelar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang ditandatangani oleh kedua terdakwa

Setelah para saksi korban menerima ijazah tersebut dan para saksi korban menggunakannya untuk melamar pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diketahui ijazah tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti.

Berdasarkan keterangan dari Kemenristek Dikti bahwa Kemenristek Dikti belum pernah memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) kepada Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1 ) Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super