Home / Berita / Indikasi Tak Lazim Dalam Sidang HTI Di PTUN

Indikasi Tak Lazim Dalam Sidang HTI Di PTUN

Jakarta, sketsindonews – Sidang gugatan dengan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana SH.MH, nomor perkara 211/G/2017/PTUN-JKT yang di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI (Tergugat) dengan agenda Replik, Kamis (14/12)

Hafzan Taher, Selaku Kuasa Hukum Tergugat menyatakan Replik prinsipal itu sebagaimana dikemukakan tadi hal merupakan yang tidak lazim dalam acara di PTUN ini.

“Dan baru di rasakan sekarang ini ada dua replik jadinya dari pengacaranya dan dari prinsipelnya sendiri itu hal yang gak lazim,” katanya.

Namun demikian isi dari replik yang bukan dari prinsipal itu satu hal yang gak ada di dalam gugatan dan itu isu baru yang di bawa. itu bukan isu yang berkenaan dengan hukum administrasi yang sekarang di sengketakan. mereka bicara masalah ideologi islam yang mereka bawa ini ideologi khilafah yang mereka bawa jadi bukan di sini forumnya.

Lanjut Hafzan, Kami akan menyampaikan duplik tapi dari kuasa hukum namun bukan dari Pemerintah karena gak ada hukum dan acaranya kita sekarang bicara hukum administrasi bukan bicara retorika, pidato yang berkenaan dengan Perjuangan islam bukan itu forum kita saat ini.

I Wayan Sudirta, SH selaku Kuasa Hukum Tergugat menambahkan terkait pihak pemohon intervensi yang di tolak Majelis, saya juga agak kaget, pertama kekagetan yang sangat luar biasa dan belum pernah di alami seluruh peradilan di Indonesia ketika kami belum memberikan tanggapan, Majelis sudah menyiapkan putusan sela,” tambahnya.

I Wayan juga menegaskan Ini catatan penting, ada apa?apa ada ketakutan di Majelis ? sehingga dia tergesa-gesa membuat putusan sela yang menyenangkan pihak tertentu, tegasnya

“Itu saya tidak tahu.tapi yang pasti saya sudah minta di catat, nanti Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan memeriksa catatan itu.ada apa?apakah bisa obyektif membuat putusan nanti,” tutur Wayan

Masalah Yang kedua kalaupun replik ini ke mana-mana tetapi saya tetap mencatat,  Keputusan Menteri Kemnhukham sudah memenuhi dua unsur jadi mereka kebingungan jadi mereka mencari-cari.

Unsur yang pertama di buat pejabat yang berwenang, yang kedua sesuai dengan prosedur, yang  ketiga badan hukum yang mereka gunakan sudah di bubarkan. bagaimana bisa mengatakan berbicara secara keras-keras sedangkan badan hukum sudah di bubarkan.

Lebih lanjut, Yang ketiga mengenai keadaan mendesak yang diatur dalam pasal 49 Undang- Undang no.5 Tahun19 86 keadaan mendesak itu nyata. Ada  sekitar 200 di catatan kami di mana HTI  membuat kegiatan di berbagai daerah di indonesia. Khalifah itu harus di tegakan pancasila dan NKRI di ganti. Dan ini sangat mendesak. bukan hanya itu ada puluhan kegiatan HTI yang di hadang berbagai ormas, inikan sudah gawat. Puluhan ormas dan Partai Politik menginginkan HTI di bubarkan.

Salah satunya Ada institut yang dipimpin Yeni Wahid bagaimana merambah intoleransi di Indonesia ini keadaan yang sangat mendesak. sesuai dengan pasal 49 tentang keadaan mendesak di buat SK pembubaran HTI. Maka Pengadilan gak berwenang.

“Aneh bin ajaib ada pihak intervensi yang menjelaskan keadaan mendesak dan cukup tebal argumennya kok hakim serta merta menolak permohonan intervensi.”

Kalau di tolak pihak intervensi keadaan mendesak berbagai fakta dan argumen bagaimana keadaan mendesak muncul di pikiran hakim. keadaan itu alasan mendesak sebagai Alasan di terima sudah tertutup di mata hakim.

Hal yang keempat jelas pemohon intervensi  menyampaikan 4 pokok masalah. pertama sudah tidak tahan mendengar istilah kafir. Kalau HTI tidak di bubarkan istilah itu akan terus mendengung di mana-mana.

Yang kedua NKRI dan Pancasila akan terancam. mereka punya bukti-bukti dan kami jg punya bukti-bukti. Ada 21 negara diluar Indonesia yang sudah membubarkan HTI.

Karena orgnaisasi itu ada internasional yang anti demokrasi.dan itu yang  dipersoalkan oleh pemohon intervensi .Kalau Pancasila dan NKRI tidak ada eksistensi pemohon tidak bisa di bayangkan. Para dokter misalnya
Apakah dokter yang praktek bisa bebas dan bisa bebas bersuara kalau khilafah berjalan di Indonesia? pasti keadaan mereka terancam.

Lalu mereka mengutarakan saya ingin dong berpartisipasi karena dokter itu berpartisipasi membangun Indonseia.di mana mereka boleh melakukan kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehingga saya berpendapat pengadilan ini terkesaan  anti pemohon intervensi. Padahal intervensi kedua belum dilihat apa kepentingannya namun sudah di setop terlebih dahulu.

“Ini kepentingannya belum di lihat sudah stop dahulu, seharusnya di periksa kepentingannya di ekploitir. namun karena sikap Majelis hakim saya berharap itu bukan sikap yang mendasar yang terus dipelihara,”

Kami percaya Majelis menjaga independensinya tidak akan terus yang memihak seperti ini. dan saya percaya dalam pemeriksaan berikutnya dalam keputusan berikutnya majelis memegang pada aturan yang benar pada keadilan dan Majelis punya kewajiban menjaga NKRI dan Pancasila itu yang paling penting.

Di kesempatan yang sama Wakil rektor UIN dari Yogyakarta, Prof Sahiron Samsudin menanggapi terkait argumentasi dari HTI masalah agama khususnya dalam bidang agama itu melihat bahwa HTI menerapkan beberapa ayat al quran dan hadis terkait Khilafah Islamiyah.

Tapi saya melihat bahwa ayat-ayat  Al- Quran dan hadis tidak sama sekali merujuk pada pendirian Khilafah Islamiyah. Kita perhatikan ayat Al-Quran tidak ada satu di dalam ayat Al-Q uran yang menyuruh mendirikan Khilafah Islamiyah.

Yang ada komunitas itu harus ada pemimpin, negara itu harus ada. prinsipnya apapun bentuknya apakah itu negara agama ataukah negara republik seperti indonesia menjadi satu negara harus berbuat adil kepada siapapun.

Seperti kita lihat ayat Al Quran tidak melihat pendirian khilafah.perintah di Al Quran memutuskan sesuatu putuskan lah dengan adil.prinsip keadilan itu aManah dan tanggungjawab itulah yang di ciptakan dalam al quran. tapi perintah untuk mendirikan khilafah islamiyah itu tidak ada.

Jadi seperti HTI yang mengutip hadis Nabi “barang siapa yang bepergian mengangkat pemimpin ya memimpin secara umum bukan secara islamiyah,” terangnya.

Memang ada khalifah seperti Nabi adam namun kaitannya dengan kaitanya yang mengatur dunia ini, lalu di teruskan manusia setelah itu.

Khalifah yang ada d al quran tidak merujuk ide khilafah yg di rujuk HTI. pokoknya dalam sebuah komunitas harus ada pemimpin.pemimpin yg harus adil, amanah, tanggungjawab,transparan tidak korup itu yg dikehendaki dalam Al Quran.

Ada ayat al quran yang menyatakan kewajiban taat pada pemerintah, pemerintah siapapun apakah pemerintah Republik apakah Pemerintah manapun yang jelas Al Quran hanya memberikan prinsip bukan pendirian khilafah islamiyah.

(@D2)

Check Also

Penghentian Sementara Pengerjaan Proyek Kereta Cepat dan LRT JABODEBEK Hanya Di Area Tertentu

Jakarta, sketsindonews – Sehubungan dengan upaya mengurangi kemacetan yang terjadi di Tol Jakarta – Cikampek …

Watch Dragon ball super