Home / Berita / IndustriAAL Global Union Desak Jokowi Selesaikan Kasus Smelting

IndustriAAL Global Union Desak Jokowi Selesaikan Kasus Smelting

Jakarta, sketsindonews – Sekretaris Jenderal IndustriALL Global Union, Valter Sanches, mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan perburuhan di PT Smelting, Gresik.

Perlu diketahui, IndustriALL Global Union adalah serikat pekerja internasional yang beranggotakan lebih dari 50 juta pekerja di 140 negara. Anggotanya meliputi sektor industri pertambangan, energi, dan manufaktur dan merupakan kekuatan solidaritas global yang memperjuangkan kondisi kerja dan hak serikat pekerja yang lebih baik di seluruh dunia.

“Kami mewakili lebih dari 50 juta pekerja di sektor pertambangan, energi dan manufaktur di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi untuk menghentikan pelanggaran hak pekerja di PT Smelting,” kata Valter.

Lebih lanjut dia mengatakan, PT Smelting yang sahamnya dimiliki dan dioperasikan bersama oleh PT Freeport Indonesia-McMoRan Indonesia dan Mitsubishi Materials telah melakukan PHK terhadap 309 pekerja setelah melakukan aksi mogok pada 19
Januari 2017. Perselisihan bermula setelah PT Smelting melanggar perjanjian bersama terkait upah.

Untuk itu, IndustrialALL Global Union meminta PT Smelting segera mempekerjakan kembali 309 pekerja yang saat ini di PHK dan membayar upah pekerja selama melakukan mogok kerja selama lima bulan terakhir.

Selain itu, jaminan kesehatan pekerja yang dicabut harus dikembalikan. Termasuk dengan memberikan hak dan tunjangan kepada istri dan anak dari almarhum pekerja Agus Setiawan yang meninggal dunia saat proses perselisihan ini berlangsung.

Terpisah, Presiden FSPMI yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pengusaha PT Smelting. Menurutnya, permasalahan Smelting adalah permasalahan serius yang harus diselesaikan dengan cepat. Sebagai perusahaan pengelola konsentrat PT Freeport, PT Smelting tidak berdiri sendiri.

“Karena masalah ini ada kaitan dengan PHK yang terjadi di PT Freeport. Jika Smelting berjalan lancar, bisa jadi Freeport tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawan, karena hasil konsentratnya masih bisa diolah di Smelting,” katanya. Karena itulah, lanjut Iqbal, dia berharap PT Smelting segera mempekerjakan kembali buruh-buruh yang di PHK. (*)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super