Back

Media Terpercaya

Ingat Menjaminkan Fidusia Melanggar Hukum!

Jakarta, sketsindonews – Wabah virus korona yang melanda Indonesia saat ini, tidak hanya berdampak pada sisi sosial dan budaya. Melainkan juga berpengaruh pada sistem perekomonian masyarakat.

Muasalnya pergerakan masyarakat dibatasi oleh kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PSBB atawa pergerakan sosial berskala besar. Hal inilah yang membuat warga dilarang melakukan aktivitas perekonomian.

Terlebih warga yang memiliki ikatan hukum semisal pengalihan hak kepemilikan kendaraan kepada pihak ketiga pun dibuat pusing karna PSBB.

Untuk itu Advokat Onggang Napitu menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan debitur melanggar hukum, lantaran ketidakmampuannya membayar cicilan.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan debitur melanggar hukum melakukan pengalihan kendaraan atau objek lainya. Misalnya karena faktor ekonomi, kehilangan uang muka atau apapun alasanya disebabkan virus corona (Covid 19) saat ini,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/20) siang.

Karena itu, bagi debitur yang tidak mampu bayar cicilan kredit mobilnya, lebih baik mobil tersebut dikembalikan pada lembaga pembiayaan atau dititipkan kepada kuasa hukumnya yang ditunjuk.

Sebabnya, jangan sampai karena faktor ekonomi, dan sedang dalam kesulitan keuangan karena wabah Covid 19 ini, akhirnya debitur tidak bisa membayarkan angsuran kreditnya.

“Lantas mengoperalihkan jaminan fidusia, jika itu terjadi pada suatu waktu maka akan timbul masalah. Karena keadaan wabah Covid 19 beberapa oknum debitur beranggapan daripada kendaraannya ditarik kreditur, lebih baik dia mengoperkredit kepada pihak lain tanpa persetujuan,” ucapnya.

Onggang menjelaskan bagaimana teknis dan lazimnya over-kredit jaminan fidusia itu, karena menurutnya objek kendaraan mesti dikembalikan dahulu kepada perusahaan pembiayaan dan menghadirkan pihak ke tiga yang nantinya akan menggantikan debitur dan di terbitkan fidusia baru yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM

“Bagi debitur yang telah melakukan over kredit atau mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa izin dari kreditur itu segera dibereskan atau dilaporkan kepada lembaga pembiayaan, karena dapat di jerat hukum pidana di kemudian hari jika terbukti. Karena dia telah bersalah dan melanggar hukum. Begitu juga kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan lembaga pembiayaan berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia,” ujarnya.

Jaminan fidusia itu menurut Onggang merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembiayaannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat bagi para debitur. Sedangkan untuk payung hukum bagi kreditur, diatur dalam pasal 35 dan 36.

“Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan, diberikan dengan ketentuan pidana sesuai Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 42/ 1999,” 

Dia menghimbau dengan wabah Covid 19 yang telah mengguncang Indonesia bahkan Dunia telah diberikan kelonggaran dari Lembaga Pembiayaan bagi para penderita covid 19 sehingga disarankan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.