Home / Artikel / Ingub No.10 Tahun 2016 Percepatan Johar Baru Hanya Menguntungkan Pihak Ketiga

Ingub No.10 Tahun 2016 Percepatan Johar Baru Hanya Menguntungkan Pihak Ketiga

Jakarta, sketsindonews – Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi partai Hanura Veri Yonevil saat menyinggung mengenai penataan pembangunan Johar Baru selama yang tertuang dalam Intruksi Gubernur No.10 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Wilayah Johar Baru bagi peran SKPD, ternyata belum maksimal dalam pelaksanaannya, ujar Veri saat berbuka puasa bersama anggota Pokdar dan Citra Bhayangjara di Halaman Kantor Polsek Johar Baru. (26/5)

Ingub tersebut dalan aplikasinya ternyata hanya menguntungkan pihak ketiga, dana sebesar pertahunnya mencapai 4 milyar tidak berdampak secara penataan dan ekonomi apalagi berdampak langsung pada masyarakat.

Seperti sekarang ini apapun giat dilaksanakan oleh pemerintah DKI hanya faktor kedekatan ujungnya bagi proyek, ketus Veri

Veri Yonnevil asli Anak Tanah Tinggi kerap kali memberikan pandangan kepada eksekutif (pemerintah DKI) bahwa pelaksanaan Ingub semestinya dengan cara pemberian dana secara langsung kepada Lurah bersama warga dalam tata kelolanya seperti “dana desa”.

Dengan demikian apa yang menjadi prioritas persoalan Johar Baru dapat secara maksimal dapat dilaksanakan, bagaimana menata bukan saja secara fisik melainkan gerakan pemberdayaan juga bisa seiring bergerak, terang Veri.

3 pilar pembangunan yang ada di Johar Baru kata Veri ada sektor fisik, ekonomi dan sosial bukan yang selama ini di dorong pada sektor budaya, tandasnya

“Polarisasi warga Johar Baru merasa saat ini hanya menjadi penonton apa yang dilakukan pemerintah, bukan bagaimana partisipasi hasil anggaran ada input serta output jelas oleh seluruh masyarakat membangun citra Johar Baru”.

Kenapa Johar Baru marginal terkesan kumuh, miskin, suka tawuran warga entah sebutan apa lagi melekat tapi seolah kita butuh padahal kecerdasan dan warga Johar Baru sudah berfikir realistis untuk lebih maju, mengajarkan warga bukan hanya secara instruktif atau warga hanya menonton sscara pasif.

Lanjut Veri, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (murenbang) itu kan sektor phsik oleh SKPD melalui pihak ketiga, tapi kalo menggerakan perubahan dan prioritas sepatutnya Lurah yang bergerak dengan payung hukum ingub secara swakola berbasis masyarakat yang harus digulirkan, pungkas Veri

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super