Home / Berita / Intimidasi Di Kementerian PUPR, Pelaku Bisa Dijerat Undang-undang
Foto ilustrasi

Intimidasi Di Kementerian PUPR, Pelaku Bisa Dijerat Undang-undang

Jakarta, sketsindonews – Wartawan Pokja Jakarta Pusat tanggapi kasus pelecehan terhadap profesi wartawan dan intimidasi yang menimpa wartawan dari Kantor Berita RMOL, Bunaiya Fauzi Arubone, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu 31 Mei 2017 lalu.

Baca juga: Protokoler Cekik Wartawan, Komnas HAM: Penistaan Profesi Wartawan

“Kami mengatasnamakan wartawan Pokja Jakarta Pusat mendesak Kementerian PUPR mengevaluasi sikap dan perilaku oknum yang melecehkan profesi jurnalis,” Ujar Ketua Pokja Jakarta Pusat, Achmad Fardiansyah, di Jakarta, Jumat (2/6).

Sebab tindakan tersebut, menurutnya bertentangan dengan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Protokoler Kementerian PUPR Cekik Wartawan Rakyat Merdeka

Achmad berharap agar aparat penegak hukum jangan tebang pilih di dalam menangani kasus pelecehan terhadap profesi jurnalis. “Perbuatan itu apabila dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi profesi jurnalis ke depan,” ucapnya.

Sebagai profesi yang dilindungi Undang-undang, Dijelaskan bahwa pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ini karena pelaku telah menghalang-halangi tugas seorang wartawan.

“Untuk itu, kami wartawan Pokja Jakarta Pusat akan mengawal kasus pelecehan ini sampai diproses hukum dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya,” tegasnya. (Eky)

Check Also

Anang Serukan Elit Cooling Down Saat Asian Games

Jakarta, sketsindonews – Asian Games yang bakal digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan …

Watch Dragon ball super