Home / Artikel / Issue Pertemuan Tertutup Jokowi – JK Bahas Resufle Kabinet Kerja

Issue Pertemuan Tertutup Jokowi – JK Bahas Resufle Kabinet Kerja

Jakarta, sketsindonews – Issu ressufile kabinet kerja merebak terkait Presiden Joko Widodo secara mendadak melakukan pertemuan tertutup bersama wakil Presoden.Jusuf Kalla, di Istana Mereka, Selasa siang (20/6)

Dalam pertemuan keduanya menyebutkan, erat kaitannya dengan rencana Presiden Jokowi untuk merombak komposisi Kabinet Kerja yang selama ini kurang maksimal di duduki kementriannya.

Ada sejumlah Menteri diaebut, Presiden Jokowi akan di resufle di antaranya ; Menko Bidang Perekonomian Dar‎min Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki.

‎”Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kemungkinan besar akan mengundurkan diri untuk maju pada pilkada Jawa Timur. Presiden telah mengizinkan Ibu Khofifah,” katanya.

Dalam beberapa sumber issue resufle dengan majunya kembali Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, sehingga diperlukan strategi yang jitu untuk mengamankan perolehan suara di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.

Selain itu, Presiden Jokowi bertekad menyukseskan program Nawacita sehingga diperlukan menteri yang mampu bekerja ekstra-keras dan cepat.

Menteri yang diganti karena pertimbangan beberapa hal seperti Pak Darmin diganti, itu wajar karena kurang gesit dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ekonomi kurang optimal,” paparnya.

Sementara itu, rencana Presiden Jokowi me-reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut-sebut terkait dengan kegagalannya mengatasi persoalan di dunia maya, seperti penyebaran ujaran kebencian, persekusi dan anti-Pancasila.

“Kalau Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga itu erat kaitannya dengan kinerjanya yang mengecewakan,” katanya.

Begitu pula Presiden Jokowi mengganti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang selama ini terkena audit BPK terhadap kinerja anak buahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.‎ Kecuali dianggap minim koordinasi,

“Presiden Jokowi tetap akan mengakomodasi figur dari partai‎ politik pendukung pemerintah. Khusus Golkar, kemungkinan tidak akan menambah menterinya di kabinet,” kata sumber yang diterima sketsindonews.com.

Di pihak lain, Sofyan Djalil dinilai gagal memenuhi target sertifikasi ‎5 juta bidang tanah tahun ini. Padahal, sertifikasi tanah menjadi target Presiden Jokowi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Saat ini, hanya 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat.‎ Pada 2018, pemerintah menargetkan penyelesaian 7 juta sertifikat dan pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Sofyan Djalil juga dinilai gagal menyamaratakan besaran biaya pembuatan sertifikat pelayanan di tiap daerah.

Saat ini, biaya pembuatan sertifikat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan di daerah lainnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Di Pulau Jawa biayanya sebesar Rp 250.000 per meter persegi, sedangkan di Papua, Kalimantan, dan wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia mencapai Rp 70‎0.000 per meter persegi.

redaksi

Check Also

Caleg Dhuafa Bersatu 2109, Legislator Harus Jujur dan Adil

Jakarta, sketsindonews – Agak aneh dan lucu tapi ini realitasnya dalam panggung masuk arena poltik …

Watch Dragon ball super