Home / Berita / Jakarta Peringkat Pertama Potensi Kebocoran Anggaran
Sumber: Center for Budget Analysis (CBA)

Jakarta Peringkat Pertama Potensi Kebocoran Anggaran

Jakarta, sketsindonews – Center For Budget Analysis (CBA) mengungkapkan Antara tahun 2015 sampai 2016, jumlah total potensi kebocoran anggaran dari 34 Provinsi di Indonesia mencapai Rp15.083.175.086.687.

Menurut Koordinator Advokasi CBA, Sadam Bustamal melalui rilis yang diterima redaksi, Senin (10/7) dipaparkan 10 provinsi yang paling besar menyumbangkan angka potensi kebocoran anggaran.

Posisi pertama dimiliki, Provinsi DKI Jakarta, selain sebagai daerah dengan anggaran paling besar di Indonesia, DKI Jakarta juga merupakan daerah yang paling besar potensi kebocoran anggarannya.

“Selama kurun waktu dua tahun (2015 sampai dengan 2016) total potensi kebocoran daerah ini sebesar Rp 12.429.265.632.192,” ungkapnya.

Selanjutnya posisi kedua, Provinsi Maluku potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 821.814.307.032; Ketiga, Jambi Rp 565.679.670.491; Keempat, Jawa Timur Rp 203.329.462.583; Kelima, Papua Rp 157.765.423.137; Keenam, Riau Rp 155.490.259.415; Ketujuh, Jawa Barat Rp 119.681.779.790; Kedelapan, Sumatera Selatan Rp 60.592.055.389; Kesembilan, Sumatera Barat Rp 58.668.059.748; Kesepuluh, Lampung Rp 46.066.501.844

“Tingginya potensi kebocoran anggaran seperti diatas, Pemerintahan Jokowi tidak punya opsi apapun. malahan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD,” paparnya.

Sadam berpandangan bahwa sebetulnya yang harus keluar itu, payung hukum untuk memperkuat agar DPRD intens melakukan pengawasan terhadap eksekutif. “Namun apa dikata yang muncul malah PP nomor 18 tahun 2017. PP tersebut tidak lain hanyalah dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui Publik,” ujarnya.

Kenaikan pendapatan DPRD melalui PP ini, kata Sadam, hanya bikin anggota dewan semakin kaya dan makmur. Karena, bisa jadi, Pemerintah Jokowi berharap dengan ditertibkannya Peraturan pemerintah agar anggota DPRD tidak melakukan korupsi lantaran gaji atau pendapatan mereka sudah dinaikkan.

Padahal tingginya kebocoran anggaran perprovonsi seperti diatas, diyakini Sadam bukan karena pendapatan DPRD itu kecil. Tetapi, selama ini, ada Main mata antara legislatif dengan eksekutif agar “aman” dalam permainan proyek proyek APBD.

“Sehingga DPRD yang punya kewenangan dalam mengawasi eksekutif menjadi lumpuh agar juga mendapat proyek dari APBD. oleh karena kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, maka kebocoran anggaran sebesar Rp.15 triliun, tidak bisa dihindari,” tandasnya.

(Red)

Check Also

Tiga Jabatan Komandan Skadron Lanud Abdul Saleh Diserahterimakan

Malang, sketsindonews – Serah terima jabatan merupakan bukti eksistensi dan hidupnya sistem sebuah organisasi. Hal …

Watch Dragon ball super