Jakarta, sketsindonews – Unjuk rasa yang terbilang berbeda dari biasanya digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) dan juga Aliansi Mahasiswa Lingkar Nusantara di depan gedung DPR/MPR RI pada Kamis sore (14/04/22).

Bukan dengan membawa jumlah masa yang banyak, namun mereka membawa beberapa gerobak makanan dari para pelaku UMKM yang makananya dibagikan kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk berbuka puasa.

Ketua umum JARAK Indonesia Donny Manurung menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dapat dibilang cukup berbeda ini mereka gelar dalam rangka ingin meminta doa dan dukungan kepada masyarakat umum dengan cara membagi-bagikan makanan berbuka puasa, pihaknya berharap agar doa dan dukungan masyarakat umum bisa mempercepat ditangkapnya TP, orang yang disebut-sebut sebagai mafia batubara dengan julukan “Ratu Koridor”.

” Aksi kami hari ini adalah aksi yang kesekian kalinya, masih dengan niat dan tujuan yang sama, yakni ingin meminta doa dan dukungan masyarakat, agar TP si mafia batu bara bergelar Ratu Koridor ini segera ditangkap” ungkap Donny.

Menurut Donny aktivitas pertambangan yang sudah jelas ilegal yang hingga saat ini masih dilakukan oleh TP seperti tak tersentuh oleh hukum, pihaknya menduga ada oknum-oknum petinggi dari TNI/Polri yang terlibat untuk membekingi aktivitas pertambangan.

Oleh karena itu pihaknya meminta ketegasan dari Kapolri dan Panglima TNI agar segera melakukan penyelidikan dan mencopot para oknum perwira tinggi yang terlibat dalam aktivitas mafia batu bara.

“Orang ini sudah disebut namanya di dalam rapat DPR bersama Kementrian ESDM, tapi kok sampai saat ini masih bisa bergerak bebas, seperti tak tersentuh hukum, kami curiga berat ada oknum pejabat tinggi, oknum perwira tinggi berbintang dari TNI/Polri yang terlibat membekingi si Ratu Koridor ini, maka dari itu kami meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar segera melakukan penyelidikan dan mencopot seluruh oknum-oknum jenderal baik itu bintang 3, bintang 2, atau bintang 1 yang bermain-main bersama TP ini” tegas Donny.

Selain itu Donny juga meminta Menteri ESDM agar segera mencabut IUP yang dimiliki oleh TP karena aktivitas pertambangannya dinilai sudah banyak merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat Kalimantan Timur.

“TP ini sebenarnya punya IUP juga, tapi itu cuman dijadikan modus saja untuk melancarkan bisnis busuknya, jalanan dan infrastruktur umum di daerah dekat tambangnya ini banyak yang hancur dan tidak diperbaiki lagi, apalagi alamnya, abis dia gali gak ada tuh Reklamasi, akhirnya masyarakat sekitar yang menderita, oleh karena itu kami menuntut kepada Kementrian ESDM agar IUP yang dipegang segera dicabut” jelas Donny.

Pihaknya juga meminta kepada Dirjen Pajak agar segera menyelidiki dan mengungkap kejahatan dan penggelapan pajak oleh TP

“Tak hanya soal IUP saja, aktivitas pertambangan ilegal ini selain menyiksa rakyat sekitar lokasi tambangnya, juga sudah sangat merugikan negara, bayangkan berapa triliun tiap bulan ya yang bisa di raup, dan itu sama sekali tidak disentuh pajak, kebayang dong kerugian negara sebesar apa, makanya kami juga minta kepada Dirjen pajak agar ikut bergerak, selidiki dan ungkap kejahatan dan penggelapan pajak dari TP ini” pungkas Donny.

(Red)