Home / Berita / “Ijazah Palsu”, Jika Terdakwa Menang, Hakim Harus Tanggungjawab Nasib 659 Korban
(Kiri-kanan) Kuasa hukum pelapor, Sabar Ompo Sunggu; Ketua Barisan Merah Putih, Willem Frans Ansyanay, S.H; Perwakilan Korban, Yustimor. (dok. sketsindonews.com)

“Ijazah Palsu”, Jika Terdakwa Menang, Hakim Harus Tanggungjawab Nasib 659 Korban

Jakarta, sketsindonews – Babak baru kasus Ijazah palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seakan belum menjadi jawaban atas kekecewaan 659 korban.

Dari rilis yang diterima redaksi sketsindonews.com, Jumat (06/4) Saksi Pelapor kasus Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia), Willem Frans Ansyanay mengungkapkan keraguannya atas jalannya persidangan yang menyeret dua petinggi STT Setia yakni Rektor Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawaty Simbolon ditetapkan sebagai terdakwa karena melanggar UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan ancaman 10 Tahun Penjara.

Menurutnya, saat awal mendengar kasus ini akhirnya disidangkan, sekitar 659 korban merasa bahwa akhirnya perjuangan mendapat keadilan didengarkan.

Dia menceritakan, “Namun, setelah mulai menjalani proses persidangan para korban dan saksi justru dihadapkan dengan hal yang justru sangat tidak menyenangkan, dimana “Ketua Majelis Hakim yang kebetulan ‘satu marga’ dengan salah satu terdakwa, terkesan lebih berpihak ke Terdakwa”.”

Frans juga mengatakan bahwa hakim terkesan menggiring atau membiaskan kasus ke perkara lain. “Seakan dia (Hakim) lupa kalau ini Delik Formal dimana siapapun yang dapat melaporkan perkara tersebut, bukan Delik Aduan,” katanya.

“Kami “menduga” bahwa hakim justru menempatkan saksi dan korban sebagai terdakwa, dengan hanya memberikan kesempatan menjawab ‘Ya’ atau ‘tidak’. Seakan-akan hakim sedang bertindak sebagai Kuasa Hukum terdakwa,” tambahnya.

Situasi seperti ini, dikatakannya semakin membuat saksi dan korban merasa pesimis, terlebih hak istimewa terdakwa yang ditetapkan sebagai Tahanan Kota padahal ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan seharusnya terdakwa menjalani Tahanan Rutan.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa selama persidangan, program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang menjadi permasalahan juga seakan ingin dikaburkan oleh pernyataan terdakwa dan kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa program tersebut adalah ‘Cantelan’ saja.

“Sementara kita ketahui bahwa STT Setia memiliki SK No. 180 Tahun 1997 dari Kementerian Agama, dan dalam SK tersebut hanya diperuntukkan untuk Prodi Teologia dan Pendidikan Agama Kristen (PAK) serta Ujian Negara, tidak dikatakan boleh menempelkan atau mencantelkan prodi-prodi umum yang ranahnya Kementerian Riset Tehnologi dan Dikti,” terangnya.

Lanjutnya, jika pada akhirnya pihaknya harus menyaksikan hakim menganggap kedua terdakwa di posisi yang benar. Maka, dikatakannya, hakim juga bertanggungjawab meminta kepada pemerintah untuk memulihkan kondisi korban atau membuat Ijazah 659 korban menjadi Sah.

Serta mengembalikan Hak-hak korban yang saat CPNS dinyatakan lolos lalu kemudian dibatalkan karena saat dicek ternyata Ijazah yang digunakan ternyata tidak memiliki izin.

“Tidak hanya itu, hakim juga harus meminta pemerintah untuk kembali menaikkan golongan PNS yang kembali diturunkan setelah diketahui Ijazah yang digunakan tidak ada izinnya, dan membayarkan atau merapel haknya selama si korban di turunkan golongannya,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Prabowo Kantongi Tiket Capres

Jakarta, sketsindonews – Hasil pertemuan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai …

Watch Dragon ball super