Jokowi Diminta Mengevaluasi Kebijakan Terhadap Papua

Jakarta, sketsindonews – Ketua Bamus Papua – Papua Barat, Willem Frans Ansanay tanggapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diberikan ke Papua pada periode kedua menjabat sebagai presiden.

“Presiden Jokowi di era priode kedua ini dalam memberikan berbagai hal pernyataannya tentang Papua menurut saya Jokowi harus mengevaluasi kembali sikap terhadap kebijakan Papua,” ujar Frans saat berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (26/11/19).

Menurut Frans, apa yang dilakukan Presiden selama ini terlalu meninabobokan kelompok tertentu, sehingga suku yang lain merasa tidak diakomodir.

“Dengan mengakomodir kelompok-kelompok milenial bukan berarti masalah Papua udah selesai karena faktanya Papua itu terdiri dari tujuh suku besar yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri sehingga pemerintah Jokowi kalau mau menyelesaikan masalah Papua dengan baik regulasi tentang hak-hak dasar orang Papua harus di buat secara baik melindungi mereka,” sarannya.

Frans juga menyarankan dilakukan pemekaran, agar tidak terjadi lagi rasa kurang percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah dan juga terhadap Negara serta Bangsa Indonesia.

“Sebab isu-isu tentang Papua merdeka tidak akan mudah habis dan itu akan terus berjalan sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia generasi penerusnya,” ujarnya.

“Kami ingin mengatakan bahwa pemerintah harus serius menangani Papua, tidak perlu lagi live servis ungkapan ini dan itu untuk merekrud tokoh-tokoh Papua yang punya integritas terhadap tanah Papua,” tambahnya.

Terakhir, Frans berharap agar diberikan regulasi yang baik dalam bidang politik, partai politik lokal, kursi pengangkatan Walikota, Bupati, Wakil Walikota dan Wakil Bupati.

“Semua di kembalikan kepada orang Papua karena hanya itu yang hanya dimiliki orang Papua untuk bisa bersaing oleh dengan yang lain,” pungkasnya.

(Eky)