Home / Artikel / Jokowi Tak Akan Teken UU MD 3 Hasil Revisi Paripurna DPR

Jokowi Tak Akan Teken UU MD 3 Hasil Revisi Paripurna DPR

Jakarta, sketsindonews – Presiden Joko Widodo merasa kegat hasil dari revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) telah disahkan oleh DPR melalui paripurna. Meski hingga saat terdapat pro dan kontra atas ubahan di UU MD3, termasuk soal imunitas anggota DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Jelas Presiden Joko Widodo cukup kaget dengan hasil UU MD3 tersebut. Hingga saat ini, kata dia, Jokowi belum meneken hasil revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR.

Bahkan dirinya merasa yakin kemungkinan Jokowi tidak akan meneken, kata Yasonna saat melapor kepada Jokowi di Istana Negara.(20/2)

“Beliau masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan belum menandatangani, dan kemungkinan tidak akan menandatangani,”

Pada pasal Kontroversial UU MD3 terkait pidanaka, pengkritik hingga kebal hukum, pengkritik DPR bisa dipidana dalam revisi itu.

“Tapi kan itu terserah Bapak Presiden, saya tidak mau (ikut campur), tapi ada pikiran Bapak Presiden seperti itu,” ujarnya.

Dia mengaku, dalam laporannya kepada Jokowi, UU MD3 telah melalui perdebatan yang sengit dan panjang. Bahkan, kata Yasonna, dua per tiga dari usulan DPR terkait revisi UU MD3 ditolak pemerintah.

Salah satunya mengenai penambahan pimpinan yang tadinya hanya tambahan 1 kursi untuk pimpinan DPR.

“Kalau kita setujui, wah itu lebih super powerfull lagi dan lebih sakti. Tapi itu okelah perdebatan dalam politik kan biasa saja,” ujarnya.

Yasonna mengatakan meski Jokowi tak meneken, UU MD3 tersebut bisa sah secara otomatis setelah 30 hari. Sebab, undang-undang tersebut merupakan inisiatif DPR. Oleh karena itu, ia mempersilakan pihak yang merasa revisi UU MD3 bertentangan dengan konstitusi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Persilakan saja temen-temen menggugat, kalau menggugat ya setelah menjadi undang-undang, jangan digugat sebelum undang-undang, nanti batal (gugatannya),” ujarnya.

Sementara Rizal Ramli mantan Menko Perekonomian berpendapat, ini jelas DPR jangan lupa sama kulitnya, jangan negara ini dibuat seenaknya saja masa mau di bawa seperti jaman purbakala, tegas Ramli.

reporter : yudi, editor : nanorame

Check Also

Luka Terus Menyala Discripsi Ramadhan

Sahur Hari Ketujuh Jakarta, sketsindonews – Sahur di hari 7 di bulan Ramadhan 1439 H …

Watch Dragon ball super