Home / Profile / JPU: Apapun Ceritanya Menyelenggarkan Pendidikan Harus Punya Izin
Suasana sidang ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (07/5). (Dok. sketsindonews.com)

JPU: Apapun Ceritanya Menyelenggarkan Pendidikan Harus Punya Izin

Jakarta, sketsindonews – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asnawi memastikan bahwa program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) telah dihentikan oleh Kemenristekdikti pada Tahun 2008.

Hal tersebut diutarakan usai sidang lanjutan kasus ihazah palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastaman (STT Setia) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dengan agenda mendengarkan ketetangan terdakwa, Senin (07/5).

“Kalau saya tetap melihat ditahun 2008 PGSD dihentikan, Dikti yang memerintahkan untuk menghentikan berkaitan dengan belum adanya izin atau legalitas,” ujarnya.

Sebagai prodi umum, maka ditegaskan Asnawi bahwa kewenangannya berada di Kemenristekdikti. “Makanya Dikti dengan kewenangannya memerintahkan kepada STT Setia mengehentikan atau menyetop kegiatan tersebut (pendidikan PGSD),” paparnya.

Terkait adanya ijazah yang diterbitkan pada tahun 2009, menurut Asnawi hal itu terjadi karena masih ada mahasiswa yang harus menyelesaikan program tersebut. “Makanya masih ada diterbitkan sampai 2009,” terangnya.

Untuk ijazah yang diterbitkan, menurut Asnawi ada upaya dari terdakwa bahwa ijazah PGSD tersebut dilekatkan pada ijazah Pendidikan Agama Kristen (PAK).

“Terdakwa menunjukkan D3 PAK, pada saat lain juga ada ijazah D2 PGSD, jadi seolah-olah ijazah PGSD dilekatkan pada ijazah PAK,” katanya.

Terlepas dari semua itu, Asnawi menegaskan bahwa terdakwa telah menyelenggarakan pendidikan. “Maka apapun ceritanya sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal harus memiliki izin atau legalitas dari negara,” katanya.

“Tidak bisa seseorang menyelenggarakan suatu pemdidikan tanpa izin negara, apalagi konsekuensi akibat peberbitan ijazah itu adalah mahasiswanya menggunakan untuk masuk pns, negara Cq Ditjen Bimas Kristen dirugikan secara moril,” tambah Asnawi.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa, Tomy Sihotang mengatakan bahwa sidang yang digelar tersebut mengkriminalisasi penyelenggara pendidikan.

“Ini sidang kriminalisasi, masa orang menyelenggarakan pendidikan dipidanakan,” katanya.

Menurut Tomy, siapapun berhak menyelenggarakan pendidikan di Republik Indonesia ini. “Nanti izinnya diurus itu lah kok dipidanakan dan ternyata ada hal lain selain dr urusan pidana-pidana itu, ada asetnya yayasan ini yang kemudian jadi ya kaya rebutan lah gitu,” paparnya.

Tomy menambahkan, “Dan sudah ada putusan perdatanya di Mahkamah Agung, menang ini Si Pak Matheus terdakwanya ini. Ada perdatanya di Jakbar, pidana di Tangerang, di Timur lagi.”

Sebagai informasi, sidang yang menjerat Rektor STT Setia, Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon sebagai terdakwa ini akan dilanjutkan pada Rabu 09 Mei 2018 mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan.

(Eky)

Check Also

Jalin Keakraban, Yasarini Cabang Lanud Adisutjipto Gelar Silaturahmi Dengan Guru Dan Karyawan Sekolah Angkasa

Yogyakarta, sketsindonews – Ketua Yasarini Cabang Lanud Adisutjipto Ibu Dewi Tedi Rizalihadi beserta Danlanud Adisutjipto mengikuti …

Watch Dragon ball super