JPU: Perbuatan Terdakwa Suradi Gunadi Masuk Kedalam Ranah Pidana

Jakarta, sketsindonews – Sidang perkara pidana dugaan penggelapan dan penipuan dengan terdakwa Suradi Gunadi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, Senin (17/02/20) sore. Telah dilakukan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum Tolhas B. Hutagalung SH.

Dalam sidang tersebut JPU Tolhas membacakan replik sepanjang 33 menit dan terungkap penjelasan penuntut umum antara lain; dalam sidang saksi-saksi yaitu saksi pelapor Lianny Pandoko, saksi Sarki Gunawan, saksi Fandy Akhmad, saksi Veronica dan saksi Lia Kurniati, termasuk saksi tambahan Soegiharto Santoso menyatakan mengetahui tentang Terdakwa masih ada tunggakan pembayaran kepada PT Global Mitra Teknologi (GMT).

Dilanjutkan, dalam persidangan saksi tambahan Soegiharto Santoso terungkap tentang uang penjualan saham atas nama Soegiharto Santoso kepada Sarki Gunawan sejak 27 Pebruari 2013 belum pernah diterima hingga saat ini, dikarenakan masih ada tunggakan pembayaran oleh terdakwa sehingga pada tanggal 14 Agustus 2019 Soegiharto Santoso kembali masuk kedalam PT GMT

Selain dari itu saksi Soegiharto Santoso sesungguhnya pada tanggal 31 Juli 2018 telah di BAP di Polda Metro Jaya, namun ternyata berkas BAP nya tidak disertakan didalam berkas perkara tersebut.

Bahwa dikatakan juga tentang terdakwa terus menunda-nunda rencana pencocokan data sehingga saksi pelapor Lianny dan saksi Sarki berupaya menjumpai terdakwa Suradi di Cafe Suseno di Surabaya pada tanggal 13 September 2017.

Dibacakan pula tentang kebijaksanaan majelis hakim yaitu pencocokan data mulai tahun 2012 walaupun dalam pokok perkara yang menjadi sengketa adalah untuk tahun 2016 dan 2017.

Menurutnya, kebijaksanaan tersebut beralasan kuat, sebab faktanya terungkap dengan jelas dalam persidangan tentang terdakwa sejak awal bertransaksi (tahun 2012) dengan cara sengaja melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah tagihan invoice/ faktur yang dikirimkan kepada terdakwa. Selain itu jangka waktu pembayaran selalu tidak sesuai dengan jangka waktu yang diberikan yaitu satu bulan, serta tidak pernah memberikan keterangan sama sekali.

Oleh karena itu JPU menegaskan, bahwa sesungguhnya perlu ditegaskan dalam proses agenda pemeriksaan terdakwa, terungkap dengan jelas pengakuan terdakwa sendiri, bahwa untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 12.872.008.310, belum dapat dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai sakit-sakitan, sehingga sangat tidak relevan jika saat ini menyatakan ada kelebihan bayar, bahkan kelebihan pembayarannya hingga mencapai totalnya sebesar Rp 4.130.617.735,- tegas Tolhas.

Selanjutnya JPU menyatakan bahwa perkara Nomor Register: PDM- 352 /JKT.PST/10/2019 bukanlah perkara sengketa perdata seperti disampaikan oleh pihak penasihat hukum terdakwa, akan tetapi merupakan perkara penipuan atau penggelapan yang masuk kedalam keranah pidana, bahwa perkara pidana tidak perlu menunggu perkara lain, bahwa perkara pidana dapat diproses bersamaan dengan perkara perdata yang sedang berlangsung

Bahwa dalam surat dakwaan JPU telah menguraikannya dengan jelas dan lengkap serta cermat tentang fakta-fakta perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang merugikan saksi korban atau pelapor, serta JPU tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, dimana terdakwa dituntut 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Diakhir sidang majelis hakim meminta kepada penasihat hukum Suradi Gunadi agar mempercepat membuat duplik, lantaran masa waktu penahanan kliennya sangat mepet.

“Mohon kepada kuasa hukum terdakwa agar mempercepat pembuatan duplik, karena masa tahanan sudah tidak bisa diperpanjang lagi,” kata majelis hakim yang diketuai oleh Agung Suhendro SH MH, beranggotakan hakim Acice Sendong SH MH dan hakim Dulhusin SH MH.

Seusai sidang Soegiharto Santoso alias Hoky menyatakan apresiasi terhadap replik yang dibacakan oleh JPU Tolhas B. Hutagalung SH, sebab menurutnya JPU dapat menguraikan permasalahan dengan jelas dan lengkap serta cermat tentang fakta-fakta perbuatan pidana terdakwa.

“Saya berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebab faktanya memang kami telah dirugikan dan kami telah berupaya melakukan yang terbaik dan sudah sejak tahun 2017 selalu dijanji-janjikan terus oleh terdakwa, padahal sesungguhnya barang-barang yang dikirimkan kepada pihak terdakwa telah terjual, belum lagi terdakwa melakukan gugatan perdata di PN JakPus hingga 3 kali dan melaporkan Sdri. Lianny ke Polda Jatim.” Kata Hoky.

Hoky juga menambahkan, “Oh ia, saya ingin menyampaikan, bahwa dipersidangan terungkap jelas, bahwa meskipun dalam proses BAP terdakwa selalu didampingi oleh pengacara dan ganti pengacara hingga 3 kali, namun didalam sidangan pemeriksaan terdakwa, pihak Terdakwa sempat pula berargumen tentang dirinya saat dilakukan BAP di Polda Metro Jaya sedang dalam keadaan sakit, sehingga ketua hakim sempat menegur Terdakwa, agar tidak melakukan kebohongan, sebab bagaimana mungkin seseorang yang dalam keadaan sakit dan didampingi pengacara tetap dilakukan pemerikasan/ di BAP, tentu sebuah upaya kebohongan yang sangat luar biasa.” beber Hoky.

Sementara tim penasihat hukum terdakwa saat dimintai tanggapan atas pembacaan replik JPU, tidak ada yang berkenan memberikan tanggapannya.

(Sofyan Hadi)