Home / Artikel / Jual Jabatan di Pemprov DKI, Gubernur Anies Harus Minta Penjelasan Internal Pansel

Jual Jabatan di Pemprov DKI, Gubernur Anies Harus Minta Penjelasan Internal Pansel

Jakarta, sketsindonews – Adanya Indikasi jual jabatan terus menjadi isu rumor yang menarik terhadap tim pansel (Panitia Seleksi) dalam proses seleksi jabatan beberapa waktu yang kini terus berkembang terutama di lingkungan SKPD.

Rotasi, promosi, mutasi dan demosi di tubuh pemda DKI merupakan hal yang wajar selain isu menarik, namun sulit di buktikan hingga kepimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Adanya rumor indikasi jual jabatan (SKPD) di Kota Jakarta Barat telah menjadi pro kontra di publik, dimana berkembang terhadap isu pansel dalam proses seleksi secara transaksional, ujar Amir Hamzah Aktivis Senior sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, di Balaikota DKI Jakarta. (2/8).

Sepertinya telah menjadi ramai dimasyarakat terlebih adanya Komisi Aparur Sipil Negara (KSN) telah mengeluarkan kaitan rekomendasi hasil laporan yang berakibat bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru.

“Setidaknya isu transaksional jabatan ditubuh pansel sebaiknya di susuri seberapa benarnya, sementara pihak yang di rugikan seharusnya tak ragu untuk melaporkan secara langsung kepada Gubernur DKI Anies Baswedan”.

Bagi pihak – pihak dirugikan harus ada keharusan serta bisa  menahan diri, selain dengan cara menempuh jalur hukum atas dirinya jika memang benar di rugikan oleh pansel dalam mutasi, rotasi dan promosi.

Jika berlarut dampaknya ini akan menganggu kewibawaan seorang Gubenur selaku pembina kepegawaian jika itu hanya isu saja, justru patut pihak merasa di rugikan  itu untuk melaporkan saja selain mengambil langkah singkat pemeriksaan pihak KPK, terang Amir.

Tambah Amir, karena ini sudah menjadi isu central di Pemprov DKI pihaknya meminta Gubernur DKI Anies untuk segera meminta penjelasan langsung dari pihak pansel dalam proses seleksi jabatan yang telah berlangsung prosesnya selama ini.

Tingkat internal pansel tentunya ada tim pengawas pansel yang seyogyanya melaksanakan pemeriksaan yang berlanjut pada tingkat klarifikasi terhadap kebenaran kabar isu terhadap pejabat yang bersangkutan, pungkasnya.

Pasalnya, pemeriksaan internal pansel tentunya menjadikan keharusan serta menjadi masukan langkah Gubernur untuk menyikapi, apakah memang benar pansel menjalankan proses seleksi jabatan cara transaksional yang selama ini berkembang salah satunya di Jakarta Barar, tandas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Kisruh : Dinas UMKM DKI Hambat Kemajuan Kosti Jaya

Jakarta, sketsindonews – Manajemen perusahaan angkutan taksi Kosti Jaya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil …

Watch Dragon ball super