Ka BPOM Penny K Lukito Akui 2 Kali Keliru Lantik Sapari Di Banjarmasin dan Surabaya, Sapari: Lho Kok Aneh ?

Jakarta, sketsindonews – M. Rifai sebut dalil jawaban dari pihak Kepala BPOM selaku tergugat mengada-ada. Hal tersebut diutarakan Rifai usai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang saat berkantor di Gedung Eks Grapari Telkomsel, Jl. Pemuda No. 66, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (12/9/19).

Seperti diketahui, PTUN Jakarta kembali menggelar Sidang Sengketa SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 antara mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari Apt M.Kes sebagai penggugat dengan Kepala (BPOM) Penny K Lukito sebagai tergugat.

Menurut Rifai, pada dupliknya tergugat mengatakan bahwa usia Sapari sudah 58 tahun pada saat pelantikan. “Jadi mereka itu mencoba mengulas masa lalu, yang kalau mau kita akui, itu kekeliruan mereka (Kepala BPOM). Mereka mengakui bahwa mereka keliru ya kan ?, dari kekeliruan itu ketika mereka dikalahkan, mereka ungkit lagi,” kata Rifai.

Sementara, jelas Rifai hal tersebut merupakan persyaratan administrasi, semua sudah terpenuhi atau sudah masuk, termasuk mengikuti uji kopetensi dan menejerial, wawancara dan lainnya, akhirnya dilantik.

“Kemudian mereka anulir ketika mereka dikalahkan di Pengadilan (PTUN) Jakarta, coba itu argumentasi yang mengada-ada menurut saya,” kara Rifai.

“Coba kalau mereka menang, pasti mereka tidak akan argumentasi seperti itu, karena kalah ya mereka argumentasi seperti itu,” tambahnya.

Jika memang memahami ada kesalahan,.kenapa tidak dari dulu dipersoalkan. Sebab menurut Rifai, ada juga Kepala BB-POM yang berusia sama dengan Sapari ketika dilantik.

“Soal umur kepala BB-POM yang berusia sama (58 tahun), kata Pak Sapari itu ada yang di Medan tapi dalam Replik kami tidak menggali lebih jauh soal masa lalu, karena kehilangan subtansi nanti,” terang Rifai.

Rifai juga mengatakan bahwa syarat pensiun Sapari belum terpenuhi, namun dipaksakan untuk pensiun. Dimana SK Pensiun tersebut ditetapkan tanggal 26 Maret 2019 lalu, saat proses gugatan di PTUN Jakarta masih berlangsung hingga putusan 8 Mei 2019 yang memenangkan Penggugat.

“Apakah ini yang namanya menghormati Lembaga Peradilan?, Saya tidak tahu apakah ada unsur rekayasa atau tidak, yang jelas persyaratan pensiun belum lengkap, tetapi ternyata dikeluarkan pensiun, itulah yang dianggap menyalahi peraturan,” tandas M. Rifai.

Masih pada hari yang sama, Mantan Kepala BB-POM di Surabaya, Sapari mengatakan, Duplik Tergugat hanya mengulang-ulang soal kekeliruan saat melantik dirinya sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin dan Kepala BB-POM di Surabaya.

“Ada ‘kekeliruan’. Keliru kok dua kali?,” herannya.

Papar Sapari, dia dilantik sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2017, lalu dimutasi sebagai Kepala BB-POM di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2018 sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dengan Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun, tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Jika ada benar ada kekeliruan, Sapari mempertanyakan kenapa Kepala BB POM di Medan berinisial YST lahir di bulan yang sama Agustus 1959 hanya berbeda tanggal lahirnya yang lebih awal dari dia.

Lanjut Sapari, Kepala BB POM Medan tersebut mengikuti open biding dan dilantik bersama dengan dia pada 3 Mei 2017. “Sekarang Ka BBPOM di Medan tersebut sudah pensiun per 1 September 2109 yang lalu tidak dianggap keliru ? Ada apa ini ?,” tandas Sapari.

Selama berkarir, Sapari yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) selama 9 tahun ini mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi, profesionalitas, bertanggungjawab, bekerja sesuai prosedur perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bahkan Sapari yang baru bekerja lebih kurang 8-9 bulan sebagai Ka BBPOM di Banjarmasin yakni pada 3 Mei 2017 hingga 15 Februari 2018, berhasil mendapat penghargaan sebagai “Kepala Balai Besar POM Terbaik 2018” dan beberapa penghargaan lain, karena kinerjanya yang sangat baik.

“Apakah ini dianggap “keliru” ?, tegasnya.

Sementara Kuasa Hukum Kepala BPOM, Adam Wibowo mengatakan singkat, bahwa Kepala BPOM sudah memberikan kuasa kepada Tim Pengacara Negara Kejagung RI.

“Sebetulnya merekalah (Tim Pengacara Negara Kejagung RI) yang pada saat ini mewakili kepentingan (hukum) Badan POM sendiri dalam persoalan ini,” kata Adam.

Untuk itu, terkait perkara tersebut dia mengarahkan untuk mempertanyakan langsung kepada Tim Pengacara Negara Kejagung RI.

Selanjutnya sidang akan digelar pada hari Senin, 16 September 2019 pukul 10.00 wib dengan agenda Pembuktian.

(Eky)