Home / Berita / Kabinet Terlalu Gemuk Hingga Sulit Bergerak, JAMAN Papua Minta Jokowi bubarkan Wakil Menteri

Kabinet Terlalu Gemuk Hingga Sulit Bergerak, JAMAN Papua Minta Jokowi bubarkan Wakil Menteri

Jakarta, sketsindonews – Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi merampingkan kabinet, karena menilai kabinet yang ada saat ini sudah terlalu gemuk hingga sulit bergerak, serta kebijakan masih menjadi tumpang tindih.

“Omnibuslaw yang misinya merampingkan peraturan sejogyanya dibarengi dengan perampingan birokrasi,” ujar Wasekjen DPP JAMAN wilayah Indonesia Timur, Jemi Kudiai melalui siaran pers, Jumat (16/4/21).

Menurutnya, jepemimpinan di tingkat pusat yang dipentingkan adalah kualitas bukan kuantitas. “Seperti Wakil Menteri yang tidak berfungsi diberhentikan saja,” saranya.

Karena, Lanjut Jemi, “Kinerja Wakil Menteri (wamen) hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa akan kebijakan di kementriannya perlu dievaluasi.”

Posisi wamen yang menurutnya sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di Kementrian tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri sangat membebani anggran kementerian tersebut.

“Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan,” katanya.

Kalau kita lihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja ditiap kementrian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa Anggran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staff. “Kalau ada Wamen malah menjadi rancu,” tegas Jemi.

“Semakin ramping tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu oleh ego sektoral. Problem bernegara ini sulit selesai karena terlalu banyak aktor yang membuat palang pintu,” ujarnya.

Lebih jauh, mengingat APBN tahun ini sangat berdarah-darah, Jemi berharap Reshuffle kabinet kali ini harus benar-benar merampingkan diinternal kelembagaan dan kementrian. Pemerintahan jokowi perlu efisiensi dan Efektifitas anggaran.

“Negara ini dibiayai oleh uang rakyat. Sudah selayaknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dinikmati segelintir orang. Bergaya di sosial media tapi tidak ada impact-nya terhadap kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi pada misi misi Presiden Jokowi perlu direalisasikan dengan nyata,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

H-1 Lebaran, Ketua DPR Pantau Bandara Soetta

Jakarta, sketsindonews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani beserta jajaran memantau …

Watch Dragon ball super