Kado Hari Bhakti Adhyaksa, Jaksa Pinangki Dicopot

Jakarta, sketsindonews – Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Kejaksaan Agung akhirnya mencopot Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pencopotan Pinangki itu dari jabatan struktural lantaran perjumpaannya dengan terpidana Djoko S Tjandra di luar negeri. Tak tanggung-tanggung aksi memalukan Pinangki tersebut dilakukan sebanyak sembilan kali pertemuan.

Hal tersebut diungkapkan Hari Setiono Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Kejagung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/20) malam.

“Terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019,” ujarnya.

Menurut Hari, sebagai aparatut sipil negara, Pinangki semestinya meminta ijin pimpinan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 018/JA/11/1982 tanggal 11 November 1982 tentang Kesederhanaan Hidup, Surat Edaran Jaksa Agung Pembinaan Nomor : B-1181/B/BS/07/19 87 tanggal 6 Juli 1987 perihal Petunjuk Pelaksanaan Untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B- 012/D.1/01/1987 tanggal 8 Januari 1987 mengenai daftar isian clerance,

Selain itu masih kata Hari, Pinangki juga menemui Djoko Sugiarto Tjandra diluar negeri yang notabene merupakan terpidana dan buronan Kejaksaan. “Sebagai penegak hukum diharamkan bersinggungan dengan pihak berperkara,” tegas mantan Kasie Pidsus Kejari Jakbar.

Mengenai foto seorang jaksa perempuan Hari menambahkan, bersama Advokat Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Dr. Pinangki Sirna Malasari sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus.

“Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu “pegawai negeri sipil wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang” dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa yaitu “Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib mentaati kaidah hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku” serta “Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain,” beber dia lagi.

Hanya Sanksi Pencopotan

Sementara itu sejumlah pihak menyayangkan sanksi yang diberikan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Pinangki hanya berupa pencopotan jabatan struktural. Salah satunya disuarakan oleh Masyatakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Soiman.

Menurut Boyamin, perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Jaksa Pinangki tergolong perbuatan sangat berat serta telah menodai citra lembaga Adhyaksa.

“Semestinya dia harus dipecat dan ditelusuri apakah ada aliran dana dari Djoko S Tjandra yang telah diterima Jaksa Pinangki,” sebut Boyamin.

Boyamin pun turut prihatin disaat kejaksaan berulang tahun, seorang jaksa telah melakukan pengkhiatan demi urusan pribadi. “Inilah kado pahit untuk kejaksaan di hari ulang tahunnya,” pungkas dia.

(Sofyan Hadi)