Back

Media Terpercaya

Kajati Tandatangani MoU dengan Forkomida Prov NTT Terkait Virus Covid-19

Bogor, sketsindonews – Pandemi virus korona yang melanda republik tercinta hingga kini belum menunjukan penurunan secara signifikan. Agar virus tersebut menghilang dari bumi pertiwi, dibutuhkan berbagai upaya dan membutuhkan dana yang cukup besar guna menanggulangi penyakit yang konon berasal dari Kota WuhanTiongkok.

Untuk itu Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr Pathor Rahman bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT.  Melaksanakan kerjasama atau MoU dalam rangka pendampigan dan pengawasan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) di ruang rapat Gubernur NTT, Senin (11/5/2020) siang.

Dalam acara itu juga diikuti dengan penandatanganan oleh seluruh Walikota/Bupati dengan Kajari se NTT, melalui sarana Video Conference.

Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin menegaskan seluruh jajarannya siap mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam merelokasi anggaran maupun menggunakan dana, donasi, dan hibah penanganan pandemi corona atau Covid-19.

“Kejaksaan siap melakukan pendampingan. Di daerah-daerah, kami sudah melakukan pendampingan di seluruh Indonesia. Gubernur dan kepala daerah juga sudah meminta masukan, dan secara regulasi kejaksaan memang punya tugas mengawal pembangunan, diminta ataupun tidak,” kata Burhanuddin saat menghadiri konferensi pers Gugus Tugas Covid-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Sejak awal pandemi Covid-19, Burhanuddin menyatakan telah memerintahkan jajarannya di daerah untuk siap melakukan asistensi dan pengawasan terkait anggaran. Hal ini mengingat kebutuhan sumber daya yang tidak sedikit dalam melayani di masa krisis.

“Alhamdulillah sudah berjalan, pengawasan secara yuridis ini akan terus kami lakukan untuk menjamin pemerintah daerah juga bisa memberikan pelayanan terbaik di masa krisis,” kata Jaksa Agung.

Burhanuddin juga menilai tepat langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Pelayanan masyarakat harus maksimal, oleh karenanya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan perubahan anggaran memang perlu dilakukan,” katanya.

Burhanuddin menyatakan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Surat Edaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait hal yang sama.

Surat Edaran ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk memastikan percepatan optimalisasi pendampingan terhadap lembaga dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan instansi terkait supaya penanganan Covid-19 bisa cepat dilaksanakan.

Kejaksaan juga secara aktif telah menyalurkan bantuan dan berinisiatif melakukan rapid test ke sejumlah lapisan masyarakat. Pekan lalu misalnya, Kejaksaan melakukan sekitar 500 tes untuk pengemudi kendaraan umum dan kegiatan akan terus berjalan.

“Saya juga perintahkan seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk melakukan bakti sosial. Penyaluran sembako dan bantuan sosial untuk masyarakat dan ini sudah dan akan terus berjalan,” kata Burhanuddin.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.