Home / Artikel / Kalah Praperadilan, Polres Jaktim Pidanakan Dengan Bukti Tanpa Pengujian
Kuasa Hukum Pemohon, Patuan Angie Nainggolan, S.H

Kalah Praperadilan, Polres Jaktim Pidanakan Dengan Bukti Tanpa Pengujian

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (30/7) menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh pihak Kaiman Bin Hj. Siar sebagai Pemohon dengan Polres Jakarta Timur sebagai Termohon.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemohon membuat laporan terhadap Siti Bakriatin dan kawan-kawan dengan kasus sengketa tanah yang beralamat di Ujung Karawang RT 10/005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur, namun oleh Polres Jaktim mengeluarkan SP3 atas proses tersebut.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Antonius Simbolon tersebut memenangkan pihak Pemohon dan memerintahkan pihak termohon agar meneruskan penyidikan terhadap sengketa tanah tersebut.

Usai persidangan, kuasa hukum pemohon, Patuan Angie Nainggolan, S.H mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon tidak sah secara hukum. Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan kecurigaan terhadap BPN Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Beberapa kali saya melakukan surat menyurat, namun tidak aktual, faktual, tidak jujur, tidak sesuai dengan permintaan kita, terutama surat terakhir yang saya minta untuk dijawab pihak BPN Jaktim sama sekali tidak dijawab,” ungkapnya.

Patuan menegaskan bahwa hasil dari praperadilan ini membuktikan bahwa termohon tidak profesional dalam melakukan tugas, serta terkesan memihak.

“Ternyata terbukti dalam praperadilan ini, dengan pertimbangan hakim, selayaknya bukti-bukti yang ada harus diuji kebenarannya, termohon tidak melakukan pengujiam itu semua, termasuk girik dan sertifikatnya juga tidak dilakukan,” paparnya.

Keberpihakan termohon yang dalam hal ini adalah Polres Jaktim, ditunjukkan dengan laporan pemohon yang sudah 1 tahun 5 bulan tidak mempunyai perkembangan signifikan.

“Yang nota bene laporan terlapor baru 5 bulan ujug-ujug mau memeriksa pengembalian batas terhadap objek bersengketa dasarnya apa?,” ujarnya.

“Laporannya kan sertifikat 177, Menurut putusan praperadilan sertifikat 177 tidak teruji oleh penyidik atau termohon,” tambahnya.

Yang paling penting ini, menurut Patuan adalah adanya korban terhadap perbutan penyidik, dimana orang tua pemilik tanah tesebut telah dipidanakan dengan dasar Sertifikat 177 atas nama Muhammad Rosuis.

“Sampai sakit-sakitan dan meninggal dunia, karena betul-betul syok, dimana dia membangun rumah ditanah sendiri, tapi dipidana,” ungkapnya.

Untuk itu, Patuan mengatakan akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan penyidik ke Propam Polda Metro Jaya (PMJ) karena telah merugikan pemohon.

Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan BPN ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dengan dugaan penyelewengan kekuasaan.

“Untuk BPN juga akan melaporkan ke ATR, kita akan laporkan semua BPN melakukan surat gantung semua, ternyata benar sudah melakukan ploting tidak ada sertifikat itu, pantas saja semua gantung. BPN harus membenahi semua orang-orang yang melakukan ini, harus diperiksa, ini penyelewangan kekuasaan,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super