Home / Artikel / Kantor Pusat BPJS Kesehatan Ingatkan Status RS Akredetasi Mutu Layanan Peserta JKN – KIS

Kantor Pusat BPJS Kesehatan Ingatkan Status RS Akredetasi Mutu Layanan Peserta JKN – KIS

Jakarta, sketsindonews – BPJS Kesehatan mengingatkan bagi sejumlah Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk melakukan status akreditasi dalam mewujudkan perannya melayani masyarakat serta melindungi tenaga kesehatan di rumah sakit itu sendiri, ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiyaan Kesehatan BPJS Budi Mohammad Arief dalam pers conferences kepada awak media di Kantor Pusat BPJS Jalan Jenderal Soeprapto.(2/5)

“Sebanyak 482 rumah sakit tersebar di Indonesia untuk bulan Januari – Desember 2019 sudah habis kerjasamanya dan sudah di lakukan akredetasi ulang.”

Sementara sebanyak 720 rumah sakit belum ter akredetasi kini telah berkurang tersisa menjadi 270 rumah sakit, iapun pengapresiasi langkah menajemen rumah sakit yang telah menempatkan akredetasi sebagai salah satu prioritas utama dan berikutnya memberikan batas waktu bagi rumah sakit yang belum melakukan akredetasi hingga 30 Juli 2019 harus sudah selesai, ungkapnya.

aredetasi RS mutu layanan peserta JKN – KIS

Arief juga menandaskan sebanyak 52 rumah sakit yang tidak bisa lagi bekerja sama dengan BPJS dengan masa kontrak sudah habis, ternyata ada juga rumah sakit melakukan akredetasi secara terpisah.

Akredetasi merupakan persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan PBJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN – KIS, namun mengingat kesiapan rumah sakit, ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2003 pasal 41 (3).

Lanjut Arief, putusnya kerja sama dengan BPJS bukan hanya karena faktor akredetasi semata, tapi ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing sudah tidak betoperasi atau surat ijin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Kondisi ini pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk tidak berdampak pada pelayanan masyarakat agar terus bisa tersalurkan pada rumah sakit terdekat, bahwa memutuskan kontrak tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat sesuai analisis kebutuhan fasilitas Kesehatan di suatu daerah.

Sosialisasi akan terus di lakukan di Kantor Kantor Cabang melalui informasi manual dan sistem informatik digital kepada peserta BPJS sehingga masyarakat peserta JKN – KIS tak merasa kuatir untuk tetap terlayani, tutup Arief.

nanorame

Check Also

Sebanyak 533 Taruna Akmil Kunjungi Mueum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala

Yogyakarta, sketsindonews – Sebanyak 533 taruna tingkat 1 dan IV Akademi Militer, Minggu (26/5) mengunjungi …

Watch Dragon ball super