Home / Artikel / Kasus Eks Gavatar : Kriminalisasi Penodaan agama dan Makar, Itu Tak Adil

Kasus Eks Gavatar : Kriminalisasi Penodaan agama dan Makar, Itu Tak Adil

Jakarta, sketsindonews – Sidang lanjutan kasus Penistaan Agama dan Makar dengan terdakwa Ahmad Musadeq Cs kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda Pembelaan (Pledoi),Kamis (16/2)

Dalam sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Mahful Muis dan Abdussalam selama 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara.

Menunjukan betapa ketidakadilan di pertontonkan secara telanjang dalam proses peradilan.

Pasalnya selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, dalam fakta-fakta persidangan terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang di hadirkan justru mayoritas meringankan ketiga terdakwa.

Ironisnya fakta-fakta persidangan tersebutbseakan diabaikan dalam tuntutan yang di ajukan oleh JPU.

” Kita sudah berbulan-bulan sidang, tuntutan itu kan di buat berdasarkan fakta-fakta persidangan tapu ini berdasarkan BAP,yang buat tuntutan Jaksa atau orang lain?” Tanya Andri Cahya (terdakwa 3) yang ditujukan kepada Majelis Hakim ketika JPU selesai membacakan tuntutannya.

Pratiwi Febri selaku Kuasa Hukun terdakwa menjelaskan , dirinya menilai bahwa isi tuntutan tersebut cenderung mengulang hasil penyidikan.Mengacu kejanggalan maka tim kuasa hukum menyatakan keberatan atas tuntutan yang di jatuhkan kepada tiga terdakwa dengan alasan

Menodai atau menistakan adalah perbutan merendahkan atau menjadikan hina.Tidak ada niatan mereka untuk mencela atau menganggap rendah sebuah ajaran agama atau bahkan berniat untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah.

Sementara dugaan makar yang di tuduhkan kepada tiga terdakwa tidak memenuhi syarat dan kompetensi.

Perbedaan pendapat dan cara berpikir tidak dapat dihukum, karena hal tersebut bukanlahvtindakan pidana atau membantu perbuatan jahat.Ketidakstujuan atau perbedaan penafsiran adalah implikasi atas kebebasan manusia dalan menyatakan sikap dan mengeluarkan pendapat yang di lindungi dalam pasal 28E UUD 45.

Selain itu sesuai konstitusi Indonesia sebagai Negra Hukum yang demokratis dan memiliki UU terkait HAM maka keyaknan beragama atau berkeyakinan dijamin dalam pasal 29 UUD 45.oleh karenanya tuntutan yang di ajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum adlah merupakan bagian dari kriminalisasi terhadap kebebasan berkeyakinan berpikir dan berekspresi.

Tim Kuasa Hukum meminta krpada Majelis Hakim dan JPU untuk membebaskab mereka dari tuntutab pasal Penistaan agama pasal 156a KUHP dan juga Makar Pasal 110 KUHP jo.Pasal 107 KUHP.@D2

Check Also

Pedagang Ex Import Baju Senen Tak Tuntas, Pantaskah Keberadaan di Trotoar

Jakarta,sketsindonews – Pendestrian jalan Senen Raya (Ex Kebakaran) hingga kini sulit di sterilkan keberadaan pedagang …

Watch Dragon ball super