Home / Berita / Kasus Ijazah Palsu, Jaksa Ajak Fokus Tahun 2009-2010
Saksi dari Kopertis 3, Nursal saat memberikan kesaksian, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/4).

Kasus Ijazah Palsu, Jaksa Ajak Fokus Tahun 2009-2010

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (11/4) kembali menggelar sidang terkait Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) dengan agenda keterangan saksi.

Kali ini pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi dari Kopertis 3 yang menangani khusus wilayah DKI Jakarta.

Dalam sidang, Majelis Hakim sempat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan tidak mempunyai dasar, karena dalam pernyataan saksi kepada hakim diketahui bahwa jabatan terakhir saksi adalah Kepala Bidang akademik Kemahasiswaan dan Ketenagaan.

“Tentang perizinan atau progtam studi apakah juga bidang saudara?,” tanya Ketua Majelis Hakim, Antonius Simbolon dan dijawab oleh saksi, “Tidak.”

Namun saat ditanyakan oleh JPU, diketahui bahwa saksi yang pada Januari 2018 lalu telah pensiun ini, di tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bagian Akreditasi dan Kelembagaan.

“Sebelumnya Kepala Bagian akreditasi dan Kelembagaan, itu mengurus izin bukan akreditasi, izin itu dari Kementerian,
Kopertis itu memberikan rekomendasi,” jelas saksi, Nursal kepada wartawan usai persidangan.

Dijelaskan Nursal bahwa tugas Kopertis itu melakukan pembinaan akademik, pembinaan kelembagaan, pembinaan dosen dan sebagainya setelah mendapat izin. “Kalau tidak punya izin itu kami tidak tau,” katanya.

Saat ditanya apakah STT Setia pada tahun 2009 telah memiliki izin, menurut Nursal pada saat itu tidak ditemukan. “2009 menagani izin tapi di data tidak ada,” ungkapnya.

Sementara saat ditemui, JPU, Asnawi menegaskan bahwa perkara yang saat ini dipersidangkan adalah hal yang terjadi pada kisaran tahun 2009 atau di bawah tahun 2014.

“Saksi nusral ini perlu digaris bawahi di tahun 2009/2010 menjabat sebagai kepala Bidang Kelembagaan, Akreditasi dan Kerjasama artinya perizinan, yang terkait pengurusan izin ada di wilayah dia,” terangnya.

Asnawi mengatakan jika yang dibahas sejak tahun 2013 maka memang saksi tidak memiliki wewenang terkait izin. “Tapi di 2009/2010 ketika Tempus Delicti, peristiwa ini terjadi dia sedang menjabat,” paparnya.

Lanjutnya, saat diketahui Khusus untuk PGSD Arastamar ini tidak ada terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi yang ada di kopertis maka berarti tidak memiliki izin.

“Bisa di tafsirkan, ketika tidak terdaftar berarti tidak ada izin,” ucapnya.

 

Kopertis 4

Terkait pernyataan terdakwa yang pada sidang kali ini tidak banyak mengeluarkan pendapat serta bertanya, karena merasa bahwa STT Setia masuk Kopertis 4, menurut Asnawi itu sejak 2013 karena posisi STT Setia masuk wilayah Banten.

Namun menurutnya, untuk kasus ini harus difokuskan bahwa pada tahun 2009 STT Setia berada di wilayah Jakarta.

“Khusus untuk kopertis 3, kita harus fokus pada Locus Delicti bahwa ini tahun 2009/2010 Sekolah Tinggi itu beraalamat di Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang berada di wilayah kopertis 3,” jelasnya.

Dan ketika kemudian pada tahun 2013/2014 berada di Banten, dijelaskannya sudah menjadi wilayah kopertis lain.

“Kan kita bukan di situ, Objek perkara kita adalah di tahun 2009 dan khusus untuk masalah PGSD bukan STIKIP,” tegasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa STIKIP itu baru didirikan tahun 2012/2013. “Kita bicara tentang PGSD yang didirikan tahun 2009, Locusnya adalah di Kampung pulo, otomastis kopertis 3,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Anang Serukan Elit Cooling Down Saat Asian Games

Jakarta, sketsindonews – Asian Games yang bakal digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan …

Watch Dragon ball super