Home / Berita / Kasus Ijazah Palsu, Komisi 3 Akan Koordinasi Dengan KY, MA dan Kejaksaan
Anggota Komisi 3, Arsul Sani. (Dok. sketsindonews.com)

Kasus Ijazah Palsu, Komisi 3 Akan Koordinasi Dengan KY, MA dan Kejaksaan

Jakarta, sketsindonews – Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi kasus Ijazah Palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) dan saat ini sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Ini kan pengaduan masyarakat, kewajiban Komisi 3 memperoses ini,” kata Arsul usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan korban Ijazah Palsu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Dia menjelaskan bahwa Komisi 3 tidak akan mengintervensi terkait proses hukum, tapi akan mengawasi perjalanan sidang apakah terdapat keganjilan. “Dalam mengawasi, itu fungsi KY, maka kita akan tanya kepada KY,” ujarnya.

Selain itu berkoordinasi dengan KY, Arsul juga mengatakan akan berkoordianasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan agar perjalanan sidang dilakukan secara Profesional. “Tidak terpengaruh hal-hal tercela,” katanya.

“Berharap pimpinan kejaksaan, MA memberikan atensi, atensi saja, karena campur tangan tidak bisa, JPU dan Majelis Hakim punya Independensi sendiri,” tambahnya.

Lebih jauh juga dikatakan, bahwa kasus pelanggaran ini juga akan di sampaikan Ke Kementerian Agama. “Maka komisi akan koordinasi dengan komisi 8 dan juga komisi 10 bahwa ada sekolah yang memiliki program secara liar tanpa izin, minta komisi 10 menyuarakan Dikti mengambil tindakan,” janjinya.

Ijazah Palsu Kasus Lama

Pada kesempatan tersebut, Sekjen PPP ini juga mengungkapkan bahwa kasus Ijazah Palsu yang menyeret Rektor dan Direktur STT Setia ini merupakan kasus lama.

“Saya membantu mereka sebelum dipegang kepemimpinan Pak Jokowi, inikan masalah lama, bertahun-tahun, hanya kemudian mereka melakukan legal action setelah pemerintahan Pak Jokowi, kemudian proses hukum agak tersendat,” paparnya.

Menurutnya, saat membantu korban, dirinya bersama Komisi 3 sudah membantu, meminta penyidik Kepolisian, Kejaksaan untuk memastikan perkara ini berjalan

“Atensinkan tidak boleh berubah intervensi. Berjalan sesuai dengan prosedur hukum tidak boleh masuk angin dan mandek, komisi 3 tidak boleh memaksakan,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super