Home / Berita / Kasus Ijazah Palsu, Komisi 3 Akan Koordinasi Dengan KY, MA dan Kejaksaan
Anggota Komisi 3, Arsul Sani. (Dok. sketsindonews.com)

Kasus Ijazah Palsu, Komisi 3 Akan Koordinasi Dengan KY, MA dan Kejaksaan

Jakarta, sketsindonews – Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi kasus Ijazah Palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) dan saat ini sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Ini kan pengaduan masyarakat, kewajiban Komisi 3 memperoses ini,” kata Arsul usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan korban Ijazah Palsu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Dia menjelaskan bahwa Komisi 3 tidak akan mengintervensi terkait proses hukum, tapi akan mengawasi perjalanan sidang apakah terdapat keganjilan. “Dalam mengawasi, itu fungsi KY, maka kita akan tanya kepada KY,” ujarnya.

Selain itu berkoordinasi dengan KY, Arsul juga mengatakan akan berkoordianasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan agar perjalanan sidang dilakukan secara Profesional. “Tidak terpengaruh hal-hal tercela,” katanya.

“Berharap pimpinan kejaksaan, MA memberikan atensi, atensi saja, karena campur tangan tidak bisa, JPU dan Majelis Hakim punya Independensi sendiri,” tambahnya.

Lebih jauh juga dikatakan, bahwa kasus pelanggaran ini juga akan di sampaikan Ke Kementerian Agama. “Maka komisi akan koordinasi dengan komisi 8 dan juga komisi 10 bahwa ada sekolah yang memiliki program secara liar tanpa izin, minta komisi 10 menyuarakan Dikti mengambil tindakan,” janjinya.

Ijazah Palsu Kasus Lama

Pada kesempatan tersebut, Sekjen PPP ini juga mengungkapkan bahwa kasus Ijazah Palsu yang menyeret Rektor dan Direktur STT Setia ini merupakan kasus lama.

“Saya membantu mereka sebelum dipegang kepemimpinan Pak Jokowi, inikan masalah lama, bertahun-tahun, hanya kemudian mereka melakukan legal action setelah pemerintahan Pak Jokowi, kemudian proses hukum agak tersendat,” paparnya.

Menurutnya, saat membantu korban, dirinya bersama Komisi 3 sudah membantu, meminta penyidik Kepolisian, Kejaksaan untuk memastikan perkara ini berjalan

“Atensinkan tidak boleh berubah intervensi. Berjalan sesuai dengan prosedur hukum tidak boleh masuk angin dan mandek, komisi 3 tidak boleh memaksakan,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Jalan Depan Thamrin City Jadi Dua Arah, Pemuda Setempat Kehilangan Pencarian

Jakarta, sketsindonews – Petugas Dishub dan Pemda dari Kecamatan beserta aparat kepolisiaan sektor Tanah Abang …

Watch Dragon ball super