Home / Berita / Kasus Klasik Limbah Kabel Utilitas, Kolaborasi Pemda DKI dan Operator Tak Jalan

Kasus Klasik Limbah Kabel Utilitas, Kolaborasi Pemda DKI dan Operator Tak Jalan

Jakarta, sketsindonews – Kembali heboh kasus klasik persoalan banjir karena saluran utilitas limbah ditemukan pihak SDA dalam menguras saluran baik kabel fiber optic serta kabel listrik lainnya.

Kabel utilitas ini ditemukan dibeberapa titik oleh Tim Satgas Air di saluran PHB baik di jalan Kepu Timur Bungur serta jalan Garuda Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

“Ini bukti saluran terhambat hampir puluhan kabel kami temukan dan angkut sudah menjadi limbah, tak tak tanggung – tanggung 1 (satu) truck sisa kabel kami angkut,” ujar petugas SDA, Rabu (24/2/21).

Seorang warga dilokasi berharap pemerintah DKI Jakarta melakukan penyusuran serta membahas persoalan ini para pihak untuk memangggil operator membahas regulasi utilitas tak pernah tuntas di saluran bawah tanah.

“Ini kembali terulang ternyata antar pihak pemerintah DKI, SDA, Bina Marga Telkom, PLN.GAS Negara dan PDAM tidak pernah membahas penyelesaian para “contractor” katanya pemerintah itu kolaboratif dalam membangun penyelesaian jaringan utilitas,” ujar sumber yang enggan mengungkapkan identitasnya tersebut.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menyikapi secara kritis, kasus temuan SDA ini harus ditindak lanjuti pada pembentukan sanksi tegas terhadap operator. “Itu salah satunya karena harus bertanggung jawab secara bersama dalam penempatan persoalan,” ucapnya.

Buat saja Unit Kantor Khusus dalam penanganan utilitas zona dimana saluran PHB tidak menjadi satu alternatif serta aturan baku sehingga kumpulnya jaringan kabel tidak penumpuk disaluran PHB dengan pemda membuat “Ducking” saluran bawah tanah besar untuk menempatkan seluruh jaringan kabel.

“Kasus tersebut akan selalu menjadi “kambing hitam” bahkan debat tudingan tak pernah selesai bila pemda DKI mengikuti pola seperti negara maju membentuk jaringan perkotaan modern,” ujarnya.

Walau sisi lain pihak operator jaringan dipastikan tidak mau karena nanti ada sistem sewa bagi para swasta. Selama ini kenapa aman karena tidak ada pengawasan bahkan tidak ada sewa bagi perusahaan jaringan bawah tanah.

“Faktor kedua, untuk pengawasan dari penuntutan kesalahan bagi pemakai jaringan utilitas harus di proses hukum bahkan denda kalo pemda DKI tidak mau membuat sistem pembuatan ducking (lubang besar) jaringan seperti sistem perkotaan maju,” tegas Yayat.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menegaskan, pihaknya akan menindak para pemilik kabel utilitas optic tersebut saat di hubungi media.

“Siapa yang mengerjakan kabel utilitas fiber optic dalam saluran air itu harus ditindak,” tegas Irwandi.

Ya, kita harus bertindak menegur pemilik utilitas apakah ada izin dari PTSP, kalau ada mereka harus meminta kontraktor mereka mengangkat sampah kupasan kabel, kalau tidak kita tindak.

Irwandi juga memerintahkan para Lurah, Camat untuk mengawasi saluran air supaya kabel serupa tidak lagi berada dalam saluran air karena membuat saluran air tersumbat.

(Nanorame)

Check Also

Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

Bangkalan, sketsindonews -Aksi tawuran sekelompok anak di bawah umur yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur …

Watch Dragon ball super