Home / Hukum dan Kriminal / Kasus Korupsi BKK, JPU Hadirkan Ahli

Kasus Korupsi BKK, JPU Hadirkan Ahli

Denpasar, sketsindonews – Kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Jumat (7/1/22).

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, I Putu Eka Suyantha mengatakan, berdasarkan surat penetapan Nomor Print-3166/N.1.10/Ft.1/10/2021 atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Bagus Mataram telah memasuki agenda sidang pemeriksaan ahli.

Adapun ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

“Made Gede Subha Karma Resen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan I Gusti Setya Rudi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)” ucap Eka kepada Sketsindo, Jumat (7/1/22).

Menurut Made (ahli), BKK merupakan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, pengadaan yang bersumber pada BKK tersebut, tunduk pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sementara itu, I Gusti (ahli) mengakui, dirinya pernah melakukan audit kerugian keuangan negara. Diketahui, kerugian tersebut berasal dari pemotongan penyerahan uang, dan uang hasil kegiatan yang belum diserahkan totalnya berkisar 1 miliar.

I Gusti juga menambahkan, di dalam mekanisme perubahan kegiatan, tentu harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan, jadi tidak bisa seenaknya.

Dalam pemberitaan Sketsindonews.com sebelumnya, Tiga orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Jumat (31/12/21). Dalam lanjutan kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, I Putu Eka Suyantha mengatakan, berdasarkan surat penetapan Nomor Print-3166/N.1.10/Ft.1/10/2021 atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Bagus Mataram.

“Saksi yang dihadirkan JPU yaitu, I Nyoman Sujendra selaku rekanan tahun 2019, Ida Bagus Brahma Yudantara selaku rekanan tahun 2020, dan Ida Bagus Arsa Astawa selaku rekanan tahun 2020” kata Eka kepada Sketsindo saat dihubungi, Jumat (31/12/21).

Sekedar informasi, Sekedar informasi, Bagus Mataram ditahan usai dilakukan pelimpahan tahap II di Kejari Denpasar beberapa waktu lalu. Dalam perkara ini Bagus Mataram diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1 miliar.

Sebagaimana dibeberkan Kepala Kejari (Kajari) Denpasar Yuliana Sagala, dalam perkara ini Bagus Mataram selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, daerah yang efektif dan efesien.

“Tersangka selaku PA disamping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan. Juga dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1 miliar lebih,” ungkap Yuliana. (Fanss)

Check Also

Tertipu Investasi, Gasni Berharap Laporannya Segera Ditangani

Jakarta, sketsindonews – Sehy Moh Gasni berharap dugaan penipuan yang dilaporkan ke Polsek Cilincing pada …

Watch Dragon ball super