Home / Artikel / Kasus Masif Pilikada Lahat, Timtas Moneypol Desak Bawaslu RI Pecat Komisioner Bawaslu Sumsel

Kasus Masif Pilikada Lahat, Timtas Moneypol Desak Bawaslu RI Pecat Komisioner Bawaslu Sumsel

Jakarta sketsindonews – Sengketa pemilu kada Sumsel Kabupaten Lahat terhadap Cawabup Lahat, Drs. H. Parhan Berzah.Timsas Moneypol mendesak untuk membatalkan keputusan Bawaslu Sumsel hasil pilikada dan memecat Komisioner KPU Sumsel terhadap pelanggaran kode etik yang selama ini dilakukan secara masif

Munculnya pernyataan sikap Tim Pemeberantas Money Politic (Timtas Moneypol) terkair perkembamgan yang ada setelah sengketa ini terus menjadi tanda tanya atas keputusan Bawaslu Sumsel.(11/7)

Hasil Pilkada Kabupaten Lahat 2018 justru malah menunjukkan fakta dan proses pemilu yang jauh dari asas pemilu sesuai dengan UU Pemilu.

Bahkan ada dugaan pelanggaran di dalamnya. Dengan banyaknya peristiwa suap, jual beli suara dan janji – janji pemberian barang kepada pemilih, secara massif di hampir semua wilayah di Kabuapaten Lahat. Artinya proses pemilunya cacat, maka hasil yang akan dicapai juga akan cacat.

Maka untuk itu, kami dari Tim Pemberantas Money Politic (Timtas Moneypol) melakukan advokasi dan pendampingan atas laporan dan dugaan pelanggaran Pilkada Lahat dengan lampiran laporan poin kronologis, ujar Karman BM Anggota Timtas Moneypol.

Ini yang akan kami sampaikan pada publik terhadap apa yang di lakukan Bawaslu Sumsel dan sebanyak 25 point kronologis dengan detail yang masif terhadap kecurangan – kecurangan yang  telah kami sampaika serta keberatan secara resmi.

Kami pun melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran prosedur dan Kode Etik Penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor Registrasi : 177/IV-P/L-DKPP/2018, pungkas Karman. .

Sikap kami dan tuntutan akhirnya yang tertuang sesuai hasil laporan meminta Bawaslu RI dan DKPP, yakni  : Pertama, Meminta Bawaslu RI memeriksa kembali dan membatalkan Penetapan pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua, Meminta DKPP Untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik kami dan bisa memberikan sanksi pemecatan kepada Komisioner Bawaslu Sumsel..

Kronologis Peristiwa Kecurangan

1. Bahwa Pelapor/Pengadu dalam perkara a quo adalah Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat tahun 2018;

2. Bahwa dalam menghadapi tahapan Pilkada, Pelapor membentuk Tim Sukses, Relawan, dan Tim Kuasa Hukum, yang sebagian diantaranya dalam perkara a quo bertindak sebagai saksi;

3. Bahwa dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran hukum, Tim Kuasa Hukum melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 para Relawan dan Tim Kuasa Hukum sebagaimana tersebut diatas telah melaporkan seseorang yang bernama KASIONO yang berkapasitas sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Hariyanto, yang di duga telah membagikan amplop berisi sejumlah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga peserta pemilih;

5. Bahwa KASIONO adalah salah satu Tim Sukses berdasarkan Surat Mandat yang di tanda tangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Hariyanto;

6. Bahwa laporan adanya dugaan politik uang yang di duga di lakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ini secara resmi telah di laporkan oleh para saksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lahat pada tanggal 26 Juni 2018 dan telah di teruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 Juni 2018;

7. Bahwa laporan yang di sampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Lahat tersebut juga di sertai dengan bukti dan keterangan saksi dari 18 (delapanbelas) Kecamatan dari total 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat yang di duga telah terjadi praktek politik uang yang di lakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan akan segera memberitahukan secara langsung kepada Tim Kuasa Hukum mengenai hasil pemeriksaan pengaduan/laporan terkait dugaan politik uang sebagaimana yang telah di laporkan;

9. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan PENETAPAN PENDAHULUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Nomor : 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Pelapor dalam perkara a quo sebagai saksi tidak memenuhi unsur materil;

10. Bahwa tanggal 1 Juli 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam point 9 tersebut adalah hari Minggu atau hari libur bukan hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

11. Bahwa unsur materil yang tidak terpenuhi yang dimaksud oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak terpenuhinya syarat 50% (lima puluh persen) dari total jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat yang berjumlah 24 (dua puluh empat) Kecamatan;

12. Bahwa terkait putusan PENETAPAN PENDAHULUAN sebagaimana dimaksud pada point 9 (sembilan) diatas, Pelapor atau Saksi tidak mengetahui adanya putusan tersebut, atau setidak-tidaknya tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dari pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, melainkan Pelapor atau Saksi mengetahui adanya putusan tersebut melalui pesan Whatsapp;

13. Bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran putusan yang beredar melalui pesan Whatsapp tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wib Pelapor dan sebagian Saksi bersama Tim Kuasa Hukumberamai-ramai datang ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dan bertemu dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Junaidi, S.E., M.Si., Komisioner Bawaslu Iin Irwanto, S.T., M.M., serta Kepala Bagian Hukum Bawaslu Karlisun, S.H.;

14. Bahwa pada saat pertemuan dengan pimpinan Bawaslu Sumatera Selatan tersebut,Pelapor dan Saksi bersama Tim Kuasa Hukum menanyakan mengenai hasil pemeriksaan pengaduan/laporan dan tindak lanjutnya, namun pihak Bawaslu hanya meminta Tim Kuasa Hukum untuk melihat hasil pemeriksaan pengaduan/laporan tersebut di papan pengumuman yang terdapat di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

15. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan pengaduan/laporan di papan pengumuman sebagaimana di maksud, ternyata pemeriksaan sudah di lakukan dan pengaduan/laporan tidak dapat di terima dengan alasan tidak memenuhi syarat materil;

16. Bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Junaidi, S.E., M.Si. bersikuku hanya ada 11 (sebelas) Kecamatan dalam berkas pengaduan/laporan yang di sampaikan oleh Tim Kuasa Hukum, namun Tim Kuasa Hukum berkeras mempertahankan pendapat bahwa pengaduan/laporan yang di sampaikan adalah 18 (delapanbelas) Kecamatan;

17. Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa apabila ternyata terdapat 18 (delapanbelas) sebagaimana argumentasi Tim Kuasa Hukum, maka putusan PENETAPAN PENDAHULUAN akan di anulir oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

18. Bahwa pada malam hari tanggal 3 Juli 2018 di lakukan proses verifikasi bersama terhadap berkas pengaduan/laporan yang telah di sampaikan oleh Pelapor dan Tim Kuasa Hukum di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanpa dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Junaidi, S.E., M.Si., namun hanya dihadiri oleh Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu, Karlisun selaku Kasubag Hukum, A. Fajri H. Selaku Tim Asistensi, dan Erry F. Selaku Tim Asistensi;

19. Bahwa dalam verifikasi ulang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata terdapat 18 (delapanbelas) Kecamatan di lengkapi dengan bukti dan keterangan saksi di dalam berkas aduan/laporan yang telah di sampaikan oleh Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum;

20. Bahwa kemudian Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum meminta agar temuan tersebut dimuat dalam Berita Acara resmi yang di keluarkan oeh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

21. Bahwa pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak bersedia membuatkan Berita Acara verifikasi ulang secara bersama tersebut melainkan hanya memberikan Surat Keterangan Bersama yang dibubuhi tanda tangan oleh pihak Bawaslu dan para Saksi diatas Meterai 6000 (enam ribu);

22. Bahwa isi dari Surat Keterangan Bersama tersebut membenarkan adanya bukti laporan dan keterangan saksi yang mewakili 18 (delapanbelas) Kecamatan dari 24 (dua puluh empat) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat;

23. Bahwa Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum tidak pernah dihubungi untuk melengkapi kekurangan berkas laporan/aduan sebagaimana uraian pada point 6 (enam) diatas;

24. Bahwa Pelapor dan Tim Kuasa Hukum melakukan keberatan atas pelanggaran peraturan Bawaslu sendiri dikarenakan tindakan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan adanya PENETAPAN PENDAHULUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Nomor : 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 tersebut dengan nomor registrasi kebaratan : 001/KB/BWSL/VII/2018 ;

25. Bahwa selain keberatan secara resmi, dengan ini kami melakukan laporan/pengaduan terkait dugaan Pelanggaran prosedur dan Kode Etik Penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor Registrasi : 177/IV-P/L-DKPP/2018.

reporter : nanorame

Check Also

Lanud Abdul Saleh Gelar Bulan Militer

Malang, sketsindonews – Pangkalan TNI AU Abdurachman Saleh menggelar bulan Militer, ini sesuai dengan program …

Watch Dragon ball super