Media Terpercaya Sketsindo
Pasuruan, sketsindonews – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, meminta pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.
Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan desa, menurutnya akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa.
“Kami berharap pemerintah desa mengelola dana desa secara transparan dan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan,” ujar Anwar Sanusi dalam acara Sosialisasi Dana Desa di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (6/11),
Dia menjelaskan dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan. Menurutnya dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga desa agar kehidupan mereka kian sejahtera.
Apalagi besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. “Kami berharap besaran dana yang terus meningkat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Salah satunya dengan menyusun program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa,” katanya di hadapan para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan.
Saat ini, kata Anwar Kemendes PDTT telah mempunyai empat program prioritas. Keempat program tersebut yakni Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembuatan embung, dan pembangunan sarana olah raga. Program prioritas tersebut bisa menjadi acuan dari pemerintah desa untuk menyusun program pembangunan mereka.
“Keempat program prioritas tersebut disusun agar menjadi daya ungkit peningkatan perekonomian perdesaan. Jadi pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan harus mempertimbangkan keempat program prioritas tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Anwar menegaskan ke depan peran dari dana desa akan semakin penting. Apalagi saat ini pemerintah tengah mendorong agar dana desa bisa dimanfaatkan menjadi program padat karya cash di mana nantinya semua program pembangunan di kawasan perdesaan harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa.
“Program tersebut menegaskan agar dana desa sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” katanya.
Hadir juga dalam sosialisasi tersebut, yakni anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasih, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
(sumber: kemendesa.go.id)
