Home / Berita / Hakim Tetapkan Kedua Terdakwa Ijazah Palsu STT Setia Bersalah

Hakim Tetapkan Kedua Terdakwa Ijazah Palsu STT Setia Bersalah

Jakarta, sketsindonews – Akhir perjalanan sidang kasus ijazah palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar atau STT Setia dengan terdakwa Rektor STT Setia, Matheus Mangetang  dan Direktur STT Setia Ernawati Simbolon digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (07/6).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis /putusan tersebut Ketua Majelis Hakim Nun Suhaini yang didampingi Hakim Anggota Ninik Anggraini dan Dwi Dayanto menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak sebagaimana dakwaan primier.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan denda sejumlah masing-masing sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan,” papar Nun dalam pembacaan putusannya.

Sementara untuk status tahanan kota yang saat ini diterima oleh kedua terdakwa tidak berubah.

Dengan ditetapkannya putusan tersebut hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memikirkan apakah akan melakukan banding atau tidak.

JPU, Handri mengatakan akan memikirkan apakah akan melakukan banding, mengingat sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 9 tahun penjara dan meminta segera dilakukan penahanan rutan.

“Putusan majelis berbeda, mereka mengatakan tetap dalam tahanan kota, itu makanya tadi kita pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya hukum atau tidak, tapi yang jelas kami akan melaporkan dulu putusan ini kepada pimpinan,” katanya usai persidangan.

“Artinya kalau terkait upaya-upaya penahanan didalam putusan tadi udah jelas disampaikan bahwasanya tidak ada perintah penahanan rutan, hanya di situ tetap berada dalam tahanan kota ini terkait upaya hukum Apakah nanti dari pihak mereka upaya hukum atau tidak,” tambahnya.

Lanjut Handri, jika nanti pihaknya melakukan upaya hukum, maka penahanan akan dikembalikan ke Pengadilan Tinggi sepenuhnya.

“Pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur penahanan apakah rutan atau kota,” tutupnya.

Sementara dalam persidangan kuasa hukum terdakwa juga menyatakan akan memikirkan terlebih dahulu terkait upaya banding tersebut.

(Eky)

Check Also

Anang Serukan Elit Cooling Down Saat Asian Games

Jakarta, sketsindonews – Asian Games yang bakal digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan …

Watch Dragon ball super