“Kejam”, Potongan TKD Perlu Kajian Ulang Pemprov DKI

Jakarta, sketsindonews – Pemotongan TKD (Tunjangan Kerja Daerah) dan uang transport bagi ASN pemerintah DKI Jakarta sebesar 50 persen mengakibatkan dampak serius bagi penyelenggaraan pelayanan publik serta akselarasi tugas pamong menjalankan program pemerintah selain KSD Gubernur DKI Jakarta.

Penyusuran sketsindonews banyak para ASN dibalik kebijakan ini menjadi suara sumbang secara fakta, walaupun selaku ASN tugas harus dijalankan karena kebijakan tanpa pertimbangan secara masak serta dampak keluarga.

Kasus yang terjadi ASN bunuh diri di Jakarta Barat, ASN Kabur karena terlilit utang di Jakarta Utara sebuah gambaran realitas kebijakan tanpa kajian masak.

“Kejam mah Pemprov DKI Itulah satu teriakan ASN muda yang telah lulus CPNS selama ini banyak tanggungan hingga balik kerumah mertua indah karena beban potongan,” ungkapnya, Selasa (8/7/20).

“Kami zero bahkan minus itulah realitas tapi kami harus konsiten menjalankan tugas, pembagian sembako kami hanya jadi penonton dan larangan menerima paket sembako tetap kami lakukan.”

Sementara Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, dampak covid – 19 serta kebijakan kini hampir komponen struktur kehidupan keluarga lumpuh bahkan para ASN sudah jual asset serta kasus perceraian peningkat. “Itu sumber BKBBN karna tak asa “cash money” serta biaya hidup yang harus berjalan,” tukasnya.

Lain lagi pendapat sosiolog Danang Sasongko menurutnya, pemotongan TKD 50 persen seharus dilihat kisi pemilhan prioritas tidak rata Dalam kebijakan bagi para ASN dengan meihat faktor beban kerja.

“WFH penerima sama, padahal sumber lain mengatakan Lurah Camat setiap harinya harus “stay” (Sabtu Minggu) dikantor tanpa kecuali karena kegiatan pemerintahan bersama masyarakat harus berjalan,” ucapnya.

“Unit SKPD lain kan banyak WFH ini menimbulkan iritasi terlebih kasus Covid dalam faktanya “case finding’ hanya unit tertentu yang fokus dalam menjalankan fungsi Pergub Ingub DKI Jakarta,” ujarnya.

“Kami melihat SKPD seperti Satpol PP, Dishub, Kesehatan Lurah Camat (wilayah) itu seharusnya ada toleransi untuk tidak disamakan mengingat tugas mereka sangat strategis berhubungan langsung dengan publik,” terang Danang.

“DKI banyak memikirkan eksternal tapi internal tak dipikirkan, seharusnya gaji pokok yang di potong bukan tunjangan kerja sebagai apresiasi tugas fungsi ASN,” tutupnya.

(Nanorame)