Jakarta, sketsindonews – Media sosial menjadi salah satu kanal komunikasi utama yang digunakan lembaga pemerintah agar terhubung dengan masyarakat. Kenaikan jumlah pengguna media sosial di Indonesia, menjadikannya sebagai kanal paling efektif untuk memotret respons dan melibatkan publik dalam kebijakan pemerintah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menilai, penggunaan kanal media sosial di lingkungan pemerintah perlu dilengkapi dengan pemahaman pejabat hubungan masyarakat sebagai pengelola akun mengenai aspek pengamanan media sosial instansi. 

“Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya akan keamanan data pribadi. Sama halnya dengan akun media sosial personal, akun instansi pemerintah juga menjadi sasaran peretasan oknum tidak bertanggung jawab dengan berbagai tujuan dan alasan,” jelas Dirjen IKP yang menjadi Ketua Umum Badan Koordinasi Kehumasan saat membuka Forum Komunikasi Kehumasan “Strategi Keamanan Akun Media Sosial Resmi Kementerian/Lembaga”, di Jakarta Pusat, Selasa (07/06/2022).

Menurut Dirjen Usman Kansong, kejadian peretasan akun media sosial akan dapat berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

“Kredibilitas pemerintah jadi dipertanyakan. Masyarakat bisa meragukan keamanan data yang dimiliki pemerintah. Kok institusi negara yang follower-nya sudah sedemikian banyak tidak dikelola dengan baik?”, Mungkin seperti itu komentar masyarakat. Efeknya melebar ke mana-mana,” ungkapnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan pelaku peretasan akun media sosial terkadang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki tujuan jelas dan hanya unjuk kebolehan belaka. 

“Dalam berbagai kasus, penyerangnya anak-anak muda, yang kadang melakukannya tanpa maksud yang jelas, hanya untuk mencoba kebolehan saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dirjen Usman Kansong mengimbau agar pengelola akun media sosial memahami  cara-cara pengamanan akun. 

“Dalam hal keamanan, tentu saja faktor kenyamanan jadi berkurang. Makin aman, makin rumit prosedur yang dilakukan,” tuturnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menekankan arti penting sinergitas antarseluruh humas pemerintah untuk mempercepat diseminasi informasi melalui kanal informasi instansi pemerintah. 

“Saya mengimbau bapak dan ibu sekalian untuk secara luas dan masif mendiseminasikan informasi yang didapat dari forum ini, baik melalui situs maupun media sosial yang dimiliki masing-masing kementerian/lembaga dengan cara dan kemasan yang santai dan menarik,” tandasnya.

Forum Komunikasi Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ini menghadirkan perwakilan platform digital global yang beroperasi di Indonesia, yaitu Head of Government Affair and Public Policy Youtube Indonesia Danny Ardianto; Politics and Government Outreach Meta Asia Pacific, Dara Nasution; Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid; dan Senior Public Policy Associate Twitter Indonesia, Puri Kencana Putri. Acara yang berlansung secara hibrida itu diikuti lebih dari 500 pejabat humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang hadir secara luring maupun daring. 

(Eky)